IMG-20200914-WA0018

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan Fietber Raco merespon positif saran Wakil Ketua DPRD Rommy Pondaag.

Dia menilai nasib para guru non PNS memang pantas mendapat perhatian lebih. Raco mengaku anggaran operasional untuk membayar upah guru honorer yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memang kurang memadai.

Hanya saja kata dia dibutuhkan analisis lebih apabila memang ada alokasi khusus yang disiapkan dari APBD untuk membayar gaji guru non PNS.

“Persoalannya adalah bisa menimbulkan kecemburuan di antara mereka. Sebab kalau dialokasikan penambahan pendapatan. Makanya itu hanya berlaku bagi yang sudah memenuhi kualifikasi. Minimal guru yang bergelar strata satu. Lalu mereka yang di bawah itu bagaimana? Sebab memang secara prinsip harus memenuhi kualifikasi baru bisa dibayar menggunakan anggaran APBD,” terang Raco.

Lebih lanjut Ia mengurai dari sekira 600 lebih guru honor ada sekira 200 lebih yang mendapatkan tunjangan sertifikasi non PNS.

“Jadi memang perlu duduk bersama untuk mencari jalan keluar terbaik,” komentarnya.

Sementara itu Sekda Danny Rindengan pun memiliki tanggapan yang persis sama. Kata dia semua saran dan masukkan para legislator akan dijadikan sebagai bagian dari kajian dan analisi lebih lanjut.

“Nanti kita akan kaji bersama. Banggar dan TAPD. Kalau anggaran cukup pasti bisa diatur,” katanya. (glas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here