IMG-20200914-WA0018

Amurang, sorotannews–Upaya pencegahan tindak pidana korupsi kian digalakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Melalui koordinator Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah Sulawesi Utara Muhammad Indra Furqon, Rabu (7/11) siang tadi menyembangi kantor Bupati Minsel.

Walau begitu, visitasi perwakilan lembaga anti rasuah itu, bukan melakukan penanganan kasus. Tetapi dalam rangka menggelar Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi dan Update Progress MCP B10.

Kedatangan tim KPK itu di terima langsung Sekretatis Daerah Denny Kaawoan dan didampingi kepala inspektorat Adrie Keintjem dan langsung melakukan pertemuan di lantai IV Kantor Bupati. Berkaitan dengan agenda dan program pencegahan korupsi.

Nah kunjungan KPK ini juga sebagai bagian dari kelanjutan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2018 di kantor Gubernur lalu.

“Kedatangan kami kesini dalam rangka melakukan monitoring aksi pencegahan korupsi. Tak ada bahas kasus (di dalam), kita bicara pencegahan. Di KPK kan ada program pencegahan. Perbaikan sistem kita dorong, gunakan aplikasi elektronik dan tak ada pungutan-pungutan,” ungkap Furgon usai menyembangi ULP, Bapelitbang dan Perijinan.

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan Dia menyarankan kedepan semua aplikasi yang bersentuhan langsung dengan program pembangunan sedapat mungkin sudah harus menggunakan sistem online.

“Saat ini di Minsel masih menggunakan sistem manual, seharusnya sudah menggunakan aplikasi. Jadi, tidak usah lagi sistem manual,” ungkapnya.

Kendati begitu, dalam urusan kepentingan publik Kata Furgon perangkat daerah tidak perlu kuatir dan bimbang. Asalkan dilakukan semua berdasarkan aturan.

Sementara itu Sekda Denny Kaawoan mengungkapkan selaku pemerintah daerah menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK atas kunjungan ini.

“Diharapkan bersama kegiatan ini dapat memberikan manfaat untuk pemberantasan korupsi serta dalam rangka optimalisasi keuangan daerah,” Kata Sekda.

Ia pun menghimbau kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat merespon dengan baik serta dapat mengimplementasikan rencana kerja dan tindakan pencegahan yang dilakukan oleh tim KPK. (dou)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here