IMG-20200914-WA0018

SorotanNews–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minahasa Selatan merespon positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan orang gila (gangguan mental) untuk nyoblos pada pemilu 2019 mendatang.

Walau begitu, untuk memastikan ‘kebijakan unik’ itu berjalan pada koridornya. Bawaslu meminta KPU untuk memastikan data identitas orang gila tervalidasi secara matang.

“Apalagi putusan MK itu ada unsur dan kategori orang gila. Artinya tidak semua orang gila bisa memilih,” ungkap koordinator Devisi HP3S Bawaslu Minsel Franny Sengkey.

Kata dia untuk melakukan pendataan kategori gangguan jiwa berat dan ringan maka harus melalui dokter yang ahli di bidangnya. Dan itu merupakan tugas dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Semangatnya adalah supaya hak konstitusi pemilih itu terjaga,” terangnya. (glas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here