Bawaslu-SatpolPP Sinergi Buru APK Cacat Ketentuan

IMG-20200914-WA0018

Amurang,SorotanNews–Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) memastikan akan turun tangan menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) cacat ketentuan. Yang menjamur di jalan protokol Kabupaten Minahasa Selatan.

Ini dibuktikan dengan pertemuan yang digelar antara pimpinan Bawaslu Eva Keintjem dan Franny Sengkey bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Minsel Hendry Palit didampingi sekretarisnya Mariano Kami, Jumat (25/1) sore tadi.

Pantauan redaksi ini, rapat koordinasi terbatas itu, sebagai bentuk follow-up dari rekomendasi Bawaslu untuk melakukan penertiban APK liar sebagaiman diatur dalam regulasi kepemiluan.

KesatpolPP Henri Palit membeber dalam aksi penertiban APK tak sesuai ketentuan nanti akan juga melibatkan unsur parpol, pihak kepolisian dan penyelenggara pemilu. Olehnya itu, dalam pertemuan terbatas itu sudah disepakati pihak Bawaslu akan juga menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada partai politik, pihak Polres termasuk juga dinas perhubungan untuk sama-sama terlibat langsung dalam penertiban APK yang tidak sesuai ketentuan.

“Kita sudah melakukan koordinasi tadi. Rencana sebelum kita turun penertiban kita akan melakukan apel gelar pasukan dulu pada, Rabu (30/1) pekan depan,” ungkap Palit.

Birokrat yang baru saja melepas jabatan sebagai Kabag Humas itu, mengatakan sebagai institusi yang diberi kewenangan pihaknya akan bersinergi dengan semua steikholder penyelenggara pemilu. Guna mensukseskan pesta demokrasi yang dalam hitungan kurang lebih 84 hari lagi akan digelar.

“Untuk sementara penertiban nanti akan dipusatkan di kecamatan Amurang, Amurang Barat, Amurang Timur dan Tumpaan,” sebut Palit.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Minsel Eva Keintjem menegaskan upaya penertiban APK yang cacat ketentuan itu merupakan amanat dari regulasi kepemiluan.

“Prosedur Penertiban telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Perundang – undangan yaitu Undang – undang nomor. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Keputusan KPU RI Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan KPU Kab. Minahasa Selatan tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) serta bebrapa Peraturan Perundang – undangan bukan Undang – undang Pemilu yang menjadi bahan Rujukan kami dalam menganalisa dan mengkaji terkait dasar dilakukannya Penertiban tersebut,” beber Keintjem. (dou)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here