Gandeng Polres-Kejari PMD Gelar Pelatihan Bantuan Hukum dan Paralegal Desa di Minsel

Pelatihan Paralegal Akan Digelar Bergilir bagi 167 desa di Minsel

MINSEL — Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Melalaui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Rabu (8/5) tadi menggelar pelatihan bantuan hukum dan paralegal desa.

Kegiatan elaborasi bersama pihak kejaksaan negeri Amurang dan Polres Minsel. Kali ini digelar di wilayah Kecamatan Sinonsayang. Yang dipusatkan di tiga tempat. Zona pertama digelar di Balai Desa Poigar Satu. Zona kedua di Balai Desa Ongkau dua, dan zona ketiga di pusatkan di Balai Desa Boyong Pante.

Sekretaris PMD Altin Sualang yang ditemui di sela-sela acara tersebut. Menjelaskan pelatihan paralegal tersebut akan digelar secara bergilir bagi semua desa di Minsel.

“Kecamatan Sinonsayang ini sudah yang kedua. Sebelumnya sudah digelar di Kecamatan Tareran,” ungkap Sualang.

Dia menyebutkan urgensi pelatihan paralegal ini merupakan embrio dari upaya preventif. Sehingga potensi penyalagunaan dana desa bisa diminimalisir.

“Sedapat mungkin. Masyarakat utamanya pemerintah desa memiliki pengetahuan hukum yang mumpuni. Mengenai bagimana mengelola dandes secara baik,” harapnya.

Sementara itu, Kapolres Minsel AKBP FX Winardi yang tampil langsung sebagai narasumber. Mengatakan masyarakat desa butuh pengetahuan masalah hukum khususnya paralegal desa dalam menyelesaikan masalah hukum di desa tanpa melalui pengadilan.

“Pelatihan paralegal ini sangat diperlukan oleh semua aparat desa, tokoh masyrakat dan tokoh masyarakat dalam rangka pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan desa,” katanya.

Dijelaskannya, kepala desa sebagai manajemen di desa harus benar-benar memahami undang-undang desa agar bisa menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan dan aset desa.

Hal serupa ikut ditegaskan Kepala Kejaksaan Negeri Minsel I Wayan Eka Miarta. Malah ia berharap para peserta perwakilan desa yang hadir. Mampu menjadi agen transfer pengetahuan hukum seputar pengeloaan dandes bagi masyarakat desa umunnya.

“Harapannya dengan adanya pelatihan paralegal ini. Bisa meredam potensi-potensi perbuatan melawan hukum. Yang berimplikasi pada penyalagunaan dana desa. Sehingga pembangunan boleh berlajan lancar,” timpal Kajari. (douglas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here