Bangun Desa, Liando Ingatkan Masyarakat Jangan Dijadikan Objek, Tapi Subjek Pembangunan

Partispasi Publik Meruapakan Instrumen Pokok Pembangunan Desa

IMG-20200914-WA0018

MINSEL, SorotanNews.com — PARTISIPASI Publik merupakan instrumen penting bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Hal itu diungkapkan akademisi Unsrat Ferry Liando saat tampil sebagai narasumber dalam agenda sosialisasi pemberdaan aparatur dan masyarakat desa di Desa Popareng. Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, Sabtu (18/5) akhir pekan lalu.

Dalam paparannya Liando menegaskan masyarakat tidak boleh hanya dijadikan debagai objek, tapi sebagai subjek dari pembangunan desa itu sendiri.

“Jadi salah satu instrumen tata kelola pemerintah desa yang baik adalah melibatkan masyarakat baik dalam tahapan perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, pengawasan hingga evaluasi kegiatan pembangunan desa,” tegas Liando.

Dosen yang aktif meneliti fenomenan sosial dan politik itu, menilai selama ini banyak desa yang tidak bisa menikmati kemajuan disebakan peran masyarkat diabaikan.

Padahal menurut tenaga ahli Kemendagri itu, undang-undang 6 tahun 2014 tentang desa. Memberi ruang yang luas bagimana desa berkreasi menentukan sendiri peradabannya.

DIALOGIS : Masyarakat ikut aktif bertanya seputar pembangunan desa

Dia menjelaskan Undang-undang ini menjelaskan 2 hal pokok pertama pengelolaan desa hampir serupa dengan mengelola daerah seperti Provinsi dan kabupaten/kota. Posisi desa saat ini mirip dengan mengelola pemerintahan kabupaten/kota. Ada rencana jangka panjang desa (RPJMDES) ada anggaran pendapatan belanja desa (apbdes), ada peraturan desa (perdes), ada badan usaha milik desa (bumdes) dan lain. Sehingga untuk mengelolanya diperlukan sumberdaya yang baik. Aparaturnya harus benar-benar mereka yang memiliki kapasitas yang memadai.

Kedua, UU desa menjadikan masyarakat tidak lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek pembabgunan. Masyarakat tidak sekedar sebagi sasaran atau target pembangunan tetapi masyarakat harus menjadi bagian terpenting baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan, Implemantasi, pengawasan hingga evaluasi pembangunan.

“Banyak kepala desa harus berurusan dengan penegak hukum karena tidak transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Jika itu terjadi maka secara otomatis pembangunan desa akan terhambat,” Katanya.

Oleh sebab itu ia menyarankan perlu dilakukan oleh aparat desa adalah melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

Selain Liando tampil juga pembicara lain Dr Johny Lengkong, Frangky Rengkung dan John Kaawoan. Selain dihadiri masyarakat dan aparatur setempat, kegiatan sosialisasi juga Dihadiri oleh puluhan Mahasiwa jurusan ilmu Pemerintahan fisip Unsrat Manado.

Dikektahui kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Program Kemitraan Masyarakat Univeritas Sam Ratulangi Manado (glas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here