Bekali Pemangku Desa, Kapolres-Kajari Ingatkan Jangan Ada Korupsi

MINSEL —Sebanyak 20 desa di dua kecamatan masing-masing Kecamatan Suluun-Tareran dan Kecamatan Tatapan, mendapat pelatihan dan pembekalan bantuan hukum dan paralegal desa oleh Dimas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari berturut-turut (Jumat dan Sabtu,red) melibatkan pemateri dari pihak Kepolisian Resort (Polres) Minsel dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Amurang.

Dalam materinya, Kapolres Minsel AKBP FX Winardi Prabowo SIK lebih menyorot terkait modus operandi penyalahgunaan dana desa (Dandes).

“Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, guna menghindari terjadinya tindakan pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan desa. Antara lain penyalahgunaan kewenangan, penyuapan, pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan, pemalsuan dokumen, pembukuan ganda dan membuat RAB diatas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan dengan kesepatan lain,” ucap Kapolres.

Lain halnya dengan Kajari Minsel I Wayan Eka Minartha yang lebih menekankan pada transparansi pengelolaan anggaran dana desa (Dandes).

“Hukumtua dan perangkat desa serta BPD harus terbuka dalam menyusun dan melaksanakan program. Agar masyarakat bisa tahu dan melibatkan diri dalam pengawasan,” ujar Kajari.

Kegiatan dipandu oleh sekertaris Dinas PMD Altin Sualang SSTP MPA dan dihadiri oleh Camat Tatapaan Meylisa Aring SSTP MSi dan Kapolsek Tumpaan Iptu Duwi Galih SIK serta ratusan peserta.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here