Wujudkan Good Village Governance, Pemdes Teep Gelar Bimtek Pengeloaan Keuangan Desa

IMG-20200914-WA0018

MINAHASA SELATAN, SorotanNews.com –– PULUHAN Aparatus desa Teep Kecamatan Amurang Barat, dibekali pelatihan pengelolaan keuangan desa, sekaligus sosialiasi permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

Kegiatan yang digelar di kantor Hukum tua, Minggu (30/6) malam kemarin itu. Menampilkan narasumber Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Selatan Altin Sualang.

Dalam paparannya Sualang menyebutkan urgensi pelatihan pengelolaan keuangan sebagaimana yang tertuang dalam permendagri itu, semata-mata untuk meningkatkan kompotensi aparatus desa dal pengelolaan keuangan desa secara baik.

“Tujuannya sederhana agar aparat desa mampu menggunakan dana desa secara produktif. Baik dari perencanaan, pemanfaatan hingga pelaporan pengunaannya,” ungkap Sualang.

Secara detil birokrat muda ini menjelaskan ada harapan besar melalui pelatihan pengeloaan ini para aparatus desa mampu menerapkan kebijakan pemanfaatan keuangan desa tepat guna dan berdampak langsung bagi kesejateraan masyarakat.

“Ujung-ujungnya untuk kepentingan pembangunan Desa,” katanya.

Sementara itu Hukum tua Desa Teep Grace Sangian mengatakan pemanfaatan keuangan desa akan sangat produktif apabila aparatusnya memiliki kecakapan yang mumpuni secara administrasi.

Sehingga menurutnya pelatihan dan pemberdayan semacam ini harus terus dilakukan. Apalagi kata dia bicara keuangan desa itu mencakup semua hak dan kewajiban desa. Artinya semua penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

“Olehnya itu pelatihan ini menjadi penting. Karena memang mengelola keuangan desa itu kompleks,” ujarnya.

Selain itu, ada perubahan ketentuan pengelolaan keuangan desa yang menjadi acuan. Kalau tahun-tahun sebelumnya masih menggunakan permendagri yang lama.

“Sekarang acuannya hasus menggunakan permendagri 20 tahun 2018. Sehingga semua rangkaian pengelolaan keuangan desa harus berdasrkan pada aturan tersebut,” tambahnya smbari menaruh harapan terwujudnya Good Village Governance khususnya terkait akutansi keuangan desa. (douglas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here