Kordiv Hukum Bawaslu Minsel Dorong Penerbitan Perppu Terkait Undang-Undang Pilkada

IMG-20200914-WA0018

MINAHASA SELATAN, SorotanNews.com –– Koordinator devisi hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Minahasa Selatan, Franny Sengkey mendorong penerbitan Peraturan pengganti undang-undang (Perppu) mengenai undang pilkada nomor 10 tahun 2016.

Dorongan tersebut ditegaskan Franny dalam forum devisi hukum Bawaslu se-Indonesia yang digelar di Bogor baru-baru ini.

Menurutnya penerbitan perppu akan lebih efektif ketimbang melakukan judisial review yang proses memakan waktu dan berlarut-larut.

“Ditengah kuatnya arus penyempurnaan regulasi pilkada kita. Saya pikir yang paling efektif adalah melahirkan perppu. Sebab melihat durasi waktu yang sangat singkat ini. Prinsipnya perppu bisa mengakomodir beragam point krusial terkait undang-undang pilkada kita,” ungkap Sengkey.

Secara detil dia menjelaskan latar belakang pengajuan perppu itu dilakukan karena banyak anggapan undang-undang pilkada yang sekarang tidak lagi relevan dengan tantangan zaman. Apalagi dengan perkembangan dinamika politik dan demokrasi.

“Dorongan PERPPU ini dianggap penting mengingat upata judisial reveuw yang coba dilakukan Bawaslu RI ke MK dipandang prosesnya sangat panjang sebab akan dilakukan uji materi lagi dan kajian dan pembahasan. sedangkan konsep penerbitan PERPPU itu jauh lebih singkat prosesnya,” urainya.

Diketahui ada 14 point krusial yang dipetahkan Bawaslu mengenai penyempurnaan undang-undang pilkada nomor 10 tahun 2016. Diantarnya :

1. NOMENKLATUR DAN DEFINISI PENGAWAS DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
2. NOMENKLATUR DAN DEFINISI PENGAWAS LAPANGAN
3. DEFINISI KAMPANYE
4. DEFINISI HARI
5. PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA
6. JUMLAH KEANGGOTAAN PANWASLU PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
7. WEWENANG AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU
8. PELANGGARAN ADMINISTRATIF YANG BERSIFAT TSM
9. JANGKA WAKTU TINDAK LANJUT LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN PELANGGARAN
10. JANGKA WAKTU MEMINTA KETERANGAN TAMBAHAN PENANGANAN PELNGGARAN
11. TINDAK LANJUT PENANGANAN LAPORAN/TEMUAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
12. PENYELESAIAN SENGKETA: LAPORAN/TEMUAN DAN PERMOHONAN: ANTARA MUSYAWARAH/MUFAKAT DAN MEDIASI/ADJUDIKASI
13. SIFAT PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
14. DASAR PENGATURAN GAKKUMDU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here