Tak Sesuai Mekanisme, Rosa Sebut Ilegal ke Paripurna AKD

"Mungkin menurut mereka itu sah. Tapi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan itu ilegal. Karena tidak melewati proses dan tahapan yang sebenarnya,"

IMG-20200914-WA0018

SorotanNews.com — Sekretaris Fraksi Partai Golkar Minahasa Selatan Roby Sangkoy menyebut paripurna yang digelar kubuh Pimpinan DPRD Steven Lumowa ilegal dan cacat hukum. Hal itu ditegaskan Sangkoy saat bersua dengan sejumlah awak media di bilangan rumah kopi yang terletak di pusat Kota Amurang, Rabu (6/11) pagi tadi.

“Mungkin menurut mereka itu sah. Tapi, berdasarkan ketentuan perundang-undangan itu ilegal. Karena tidak melewati proses dan tahapan yang sebenarnya,” tegas Sangkoy.

Berdasarkan ketentuan, terang politisi yang dikenal getol memperjuangkan kepentingan publik itu. Agenda paripurna bisa digelar dan dinyatakan sah apabila keputusan itu diambil melalui rapat pimpinan DPRD. Kenapa begitu, karena Badan Musyawarah belum terbentuk sehingga keputusan mengenai hal-hal strategis kelembagaan DPRD itu dilakukan melalui rapat pimpinan termasuk didalamnya paripurna.

“Begitulah fatsoen politik di DPRD. Jadi pertanyaannya adalah Steven Lumowa memimpin paripurna dasarnya apa? Diputuskan di rapat pimpinan mana? Lalu hasil keputusan paripurna itu dituangkan dalam SK. Siapa yang bertandatangan SKnya? Ini yang mesti dijawab dulu,” tandas Sangkoy.

Rosa begitu legislator tiga periode itu disapa menjelaskan ada dua keputusan tertinggi di DPRD. Satu adalah keputusan pimpinan DPRD yang diambil melalui rapat pimpinan. Yang kedua adalah keputusan DPRD yang diambil melalui paripurna.

“Nah keputusan digelarnya paripurna itu diambil dalam rapat pimpinan. Di sana dimusyawarahkan secara kolektif dan kolegial kapan jadwal digelarnya paripurna. Sehingga aneh kalau ada pimpinan DPRD yang memimpin paripurna tanpa ada mandat dari ketua. Ya itu namanya cacat hukum atau ilegal,” timpal Rosa lagi.

Keterangan Sekretaris DPRD

Sekretaris Dewan Joins Langkun membeber kronologis terjadinya rapat Paripurna pembentukan AKD di DPRD Minsel.

Pada hari Jumat (1/11/2019) siang, masuk Surat Permohonan dari 3 Fraksi (PDIP, Demokrat, Primanas) untuk dilaksanakan Paripurna Penetapan AKD pada hari Senin (4/11/2019).

Oleh Sekretaris DPRD Surat Permohonan tersebut diteruskan ke Pimpinan DPRD, untuk dimintakan disposisi.

Sekwan menuturkan disposisi Wakil Ketua Steven Lumowa, meminta difasilitasinya agenda paripurna.

“Sekwan diharapkan kerjasama untuk memfasilitasi permohonan Fraksi PDIP, Demokrat dan Primanas untuk pelaksanaan Paripurna pada hari Senin (4/11/2019)”

Sementara Wakil Ketua Paulman Runtuwene mendisposisikan

“Mohon untuk Sekwan memfasilitasi Rapat Pimpinan untuk membicarakan ‘schedule’ Rapat Paripurna untuk penetapan AKD”.

Sedangkan disposisi Ketua Dewan IbuJenny Tumbuan “Sekwan nanti dibicarakan dalam Rapat Pimpinan, Agendakan Rapat Pimpinan pada tanggal Senin (4/11/2019)”.

“Berdasarkan hasil disposisi Pimpinan DPRD, saya menindaklanjuti dengan membuat Surat Undangan untuk pelaksanaan Rapat Pimpinan pada hari Senin (4/11/2019) jam 14.00 Wita, yang berlokasi di ruangan Ketua DPRD,” kata Sekwan Joins Langkun.

Menurut Sekwan Joins Langkun, oleh Wakil Ketua Steven Lumowa menyampaikan bahwa jam 14.00 Wita dirinya ada agenda di Manado, sehingga untuk jam pelaksanaan di konfirmasikan kepada Ketua DPRD untuk dimajukan menjadi pukul 13.00 Wita.

“Sangat disayangkan, sampai pukul 14.20 Wita, rapat tidak dapat dilaksanakan karena Wakil Ketua Steven Lumowa tidak hadir di dalam ruang rapat, sehingga Ibu Ketua Jeny Tumbuan dan Wakil Ketua Paulman Runtuwene meninggalkan ruang rapat karena ada agenda lain,” terang Sekwan Joins Langkun. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here