Motoling Timur Jawara, 16 Kecamatan Lainnya ‘Kadaluarsa’ PBB

MINAHASA SELATAN, SorotanNews.com –– Dua pekan lagi durasi waktu tersisa tahun 2019 segerah berakhir. Namun anehnya hingga kini baru Kecamatan Motoling Timur yang lunas seratus persen pajak bumi dan bangunan (PBB) 2019.

Sementara 16 Kecamatan lainnya masih menunggak. Padahal batas waktu pelunasan PBB sudah lewat, pada 30 November lalu.

Data tersebut didapat dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Pemkab Minsel.

Kepala BPPRD Evert Kawalo mengaku risau dengan kondisi semacam ini. Dia menilai keterlambatan melunasi pajak akan berdampak tidak terealisasinya sebagian program pembangunan dan pelayanan.

“Pelunasan PBB dibatasi sampai dengan 30 November 2019. Tapi sampai dengan saat ini (kemarin,red) baru Kecamatan Motoling Timur yang keseluruhan desanya sudah melunasi PBB, sementara kecamatan lainnya masih menunggak,” kata Kawalo.

Disinggung soal sanksi yang akan diberlakukan untuk kecamatan atau desa yang masih menunggak pembayaran PBB, menurut Kawalo, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) untuk menunda pencarian Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan akhir.

“Tidak ada sanksi untuk desa yang terlambat membayar PBB. Hanya saja, pencarian ADD triwulan empat, baru akan direalisasi setelah tunggakan dilunasi. Dan kami akan segera menyerahkan daftar desa-desa yang masih penunggak PBB, untuk menjadi pegangan Dinas PMD,” kuncinya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here