Tetty Apresiasi Lokakarya RUU Omnibus Law Cipta Kerja

IMG-20200914-WA0018

JAKARTA, SorotanNews.com — BUPATI Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu mengikuti agenda lokakarya Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Karja yang digelar Asosiasi Pemerintah Kota se-indonesia (APEKSI) di Ballrom Hotel Kempinsky Jakarta, Rabu (4/3) kemarin.

Tetty begitu Bupati dua periode itu disapa, diundang dalama kapasitas sebagai pengurus pusat Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia (APKASI)

Menariknya tampil dalam narasumber lokakarya kali ini adalah Menko perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam paparannya Ketua Umum DPP Golkar itu menepis tudingan banyak kalangan yang menganggap RUU Omnibus Law mengancam desentralisasi sebagai ruh otonomoni daerah. Hartato justru menegaskan bahwa prinsip RUU Omnibus Law cipta kerja meneguhkan otonomosasi.

“Dalam RUU Cipta Kerja tersebut pemerintah justru mendorong perbaikan ekosistem perizinan yang salah satunya dengan menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sehingga Indonesia dapat mengantisipasi dinamika ekonomi global, ” urai Hartato dalam penyampaian materinya

Ketum Golkar dua periode itu menjelaskan kewenangan perizinan berusaha yang dilaksanakan oleh menteri, kepala lembaga dan pemerintah daerah nantinya akan sesuai dengan UU Pemerintahan Daerah dan dilakukan berdasarkan NSPK.

“NSPK ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah dengan mengacu atau mengadopsi praktik yang baik sesuai standar atau ketentuan yang berlaku secara internasional, ” lanjutnya.

Mengenai pesimisme banyak kalangan perihal PDRD Airlangga menuturkan mengenai pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) tidak akan mengalami penurunan karena RUU Cipta Kerja tidak menghapusnya sehingga daerah tetap dapat mengenakan PDRD sesuai ketentuan.

Bendum APKASI Tetty Paruntu saat memasuki ruangan kegiatan lokakarya RUU Omnibus law

Di sisi lain Menko juga menekankan bahwa RUU sapu jagat tersebut mengubah konsep perizinan yang semula berbasis izin (license approach) menjadi konsep perizinan berbasis resiko (risk based approach).

“Ini dimaksudkan untuk menyederhanakan konsep perizinan usaha di Indonesia sekaligus masuk ke konsep penerapan standar. Di mana prinsip utamanya adalah trust but verify, ” tandas Hartato.

Sementara itu Bupati Minsel sendiri memberi apresiasi digelarnya agenda lokakarya mengenai RUU Omnibus Law dalam upaya menghadirkan kesamaan persepsi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. (dou)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here