KPU Resmi Tunda Tiga Tahapan Pilkada, Liando Sebut Langkah Bijak Demi Kemanusiaan

Manado, SorotanNews.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU-RI) resmi menunda tiga tahapan pilkada 2020. Langkah penundaan tahapan pilkada itu dilakukan KPU untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam surat keputusan KPU RI yang ditandatangani Ketua Arief Budiman secara detil menyebutkan tiga fase tahapan pilkada yang ditunda yakni pelantikan PPS, verifikasi dokumen dukungan perseorangan dan pelaksanaan coklit.

“Kita menunda tiga tahapan itu. Sampai waktu yang belum ditentukan, ” ujar komisioner KPU RI Viryan Aziz.

Kendati begitu, kata dia untuk pelaksanaan pengumutan suara hingga kini KPU belum memiliki opsi lain.
“Belum ada. Nanti kita lihat perkembangan covid-19,” tandasnya.

Penundaan tahapan pilkada oleh KPU RI diapresiasi sebagai langkah bijak dan tepat. Hal itu diungkapkan pengamat politik dan kepemiluan Dr Ferry Liando. Dia beralasan wabah Corona yang tengah melanda Indonesia merupakan bencana nasional. Sehingga semua pihak wajib tunduk pada standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Saya kira ini Langka tepat. Keputusan yang sangat bijak. KPU tidak melanggar aturan. Sebab aturan tertinggi itu adalah bagaimana melindungi keselamatan manusia,” ujar Liando.

Dosen Pasca Sarjana Unsrat Manado itu, menerangkan sesuai jadwal Pilkada 2020, sekarang KPU akan melaksanakan pelantikan PPS, verifikasi faktual dukungan terhadap calon perseorangan sekaligus tahapan coklit data pemilih. Menurutnya aktivitas ini sangat beresiko karena berinteraksi langsung dengan masyarakat.

“Pemerintah sudah menganjurkan untuk menghindari segala aktifitas yang menimbulkan interaksi satu sama lain. Jadi apa yang diputuskan KPU merupakan suatu sikap yang bijak, ” urainya.

Selain itu, lanjut akademisi asal Minahasa Selatan ini menjelaskan penundaan pilkada memang memungkinkan untuk bisa dilakukan. Dalam pasal 120 ayat (1) UU Pilkada (UU No 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) disebutkan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan pemilihan lanjutan.

Namun demikian menurutnya pasal ini hanya menjelaskan soal hanbatan pemungutan suara. Barangkali yang paling tepat dilakukan adalah merevisi kembali Peraturan KPU nomor 16 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal peyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020.

“PKPU-nya yang harus direvisi. Jadi bukan pemungutan suaranya yang ditunda tapi tahapan dan kegiatan saja yang perlu penyesuaian, ” kuncinya.

Sementara itu, terkait putusan KPU RI komisioner KPU Minsel Christian Rorimpandey mengaku pihaknya baru akan menggelar rapat koordinasi bersama steiholder terkait untuk menyikapi penundaan tahapan pilkada dimaksud.

“Besok pagi torang (kami, red) akan gelar rakor dengan Bawaslu, Kepolisian, TNI dan Kesbangpol setelah itu penyampaian hasil rakor akan dipublis melalui siaran pers, ” singkat Rorimpandey.

Begitupun diakui Devisi SDM KPU Minsel Maya Sariowan. Dia mengaku pihaknya sudah menerima salinan keputusan KPU nomor : 179/PL.02-Kpt/ 01/KPU lII/2020.

“Iya. Kami sudah menerimanya besok akan dibicarakan bersama steikholder terkait, ” jawab Sariowan via whatsup (dou)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here