TPD DKPP Sulut Terbentuk, ‘Lumimuut’ Minsel Wakili Tokoh Masyarakat

IMG-20200914-WA0018

MANADO, SorotanNews.com — Tim Pemeriksa Daerah (TDP) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Propinsi Sulawesi Utara resmi terbentuk Rabu (1/4) di Jakarta kemarin.

Penetapan enam personil TDP DKPP Sulut itu melalui Surat Keputusan nomor 005/SK/K.DKPP/SET-03/IV/2020 tentang Pengangkatan Keanggotaan TPD Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Setiap Provinsi Di Indonesia Periode 2020-2021. Yang ditandatangani oleh Plt Ketua DKPP RI, Prof Dr Muhammad, S.IP MSi.

Dari ke-enam personil TPD DKPP Sulut, tampil dari tokoh masyarakat akademisi asal Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan Dr Mayske Rinny Liando, SPd MPd yang merupakan dosen dan budayawan Universitas Negeri Manado. Bersama Dra Trilke Tulung, MSi Mantan ketua KPUD Sulut yang juga merupakan Ketua Prodi Ilmu Politik Fispol Unsrat. Sementara unsur Bawaslu Herwyn Malonda SH MPd, Ketua Bawaslu Sulut. Mustarin Humagi SHi anggota Bawalsu Sulut. Dan unsur KPU sendiri Meidy Tinangon SSi Msi serta Salman Saelangi S.Kel, masing-masing sebagi anggota KPUD Sulut.

“Pertama, Mengangkat Tim Keanggotaan Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada setiap Provinsi di Indonesia Masa Jabatan 1 April 2020 s.d 31 Maret 2021, masing-masing sebagaimana lampiran keputusan ini,” Bunyi kutipan diktum SK tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pemeriksa Daerah Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum diberikan honorarium Majelis Sidang.

“Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa Daerah dibebankan pada DIPA Sekretariat DKPP Tahun Anggaran 2020 dan 2021,” Bunyi point ketiga.

Dalam point terakhir disebutkan, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diketahui, DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (Check and Balance) kinerja dari KPU dan Bawalsu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

DKPP pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya jabatan ini dipercayakan kepada Dr Ferry Daud Liando, Ketua Jurusan Ilmu Pemeritahan Fispol Unsrat dan Syamsurisal Musa, mantan anggota Bawaslu Sulut. Keduanya telah mengakhiri masa jabatan selama 2 periode.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here