Pakar HTN Unsrat Palilingan Minta Gubernur Fatoni Evaluasi Pjs Bupati Minsel

IMG-20200914-WA0018

AMURANG — Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Minsel Mecky Onibala makin kontroversi.


Setelah dipanggil dan direkomendasikan Bawaslu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan netralitas ASN.


Kali ini Inspektur Inspektorat Propinsi Sulawesi Utara itu, melakukan penggantian jabatan sejumlah pejabat dan 27 Hukumtua tanpa melalui izin tertulis Mendagri.


Buntutnya kebijakan-kebijakan kontroversi itu, mendapat perhatian serius banyak kalangan.


Pengamat Hukum tata negara Unsrat Manado Toar Palilingan menilai langkah yang dilakukan Onibala merupakan kekonyolan.


Apalagi kata dia proses mutasi yang dilakukan Onibala tanpa memerhatikan Surat Edaran (SE) Nomor : 821/970/SJ tentang penggantian pejabat oleh Pj/Plt/Pjs kepala daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak.


“Dalam SE tersebut Mendagri menegaskan kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak. Maka pejabat yang ditugaskan Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan kecuali mendapat izin tertulis Mendagri,” ungkap Palilingan via telpon siang tadi.


Sebagai pejabat senior harusnya kata Palilingan Onibala menunjukkan sikap arif dan bijaksana. Sebab kata dia melakukan roling di masa pilkada tanpa prosedur dan mekanisme hukum patut diduga sarat kepentingan politik.


“Dampaknya besar. Bisa menimbulkan kegaduhan di publik,” tandasnya.


Pjs memang memiliki kewenangan diatur undang-undang. Sepanjang penggunaan kewenangan itu tidak keluar dari ketentuan hukum.


“Yang memiliki izin saja tidak boleh menyalahgunakan izin. Kalau penggantian massal bisa menimbulkan gejolak karena sikon pilkada, maka seharusnya Onibala lebih bijaksana sedikit,” timpal akademisi FH Unsrat ini.


Prihatin dengan kondisi demikian Palilingan mendorong Pjs Gubernur Fatoni untuk turun tangan lakukan evaluasi.


“Sudah waktunya pak Gubernur untuk fasilitasi. Selesaikan persoalan di Minsel. Kalau toh tidak bisa menunjukkan sikap profesional dan netral sebaiknya diganti saja. Sehingga kondusifitas warga Minsel bisa ditekan apalagi di masa pilkada,” harapnya.

Pjs Bupati Onibala sendiri belum berhasil dikonfirmasi. Pasca peggantian jabatan massal pada Senin lalu redaksi melakukan konfirmasi via telpon tidak direspon. Begitupun dengan pesan singkat via whatsup juga tak mendapat balasan. Hingga berita ini diturunkan Pjs masih belum berhasil dikonfirmasi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here