Dukung Petisi Masyarakat Tobayagan Bersatu, Tokoh Muda Bolmong Warning Pihak Koperasi

BOLSEL — Masyarakat Desa Tobayagan Bersatu beramai-ramai menolak aktivitas penambangan tanpa ijin, yang menggunakan alat berat, di areal hulu ongkag Tobayagan bersatu. Hal ini dibenarkan dengan beredarnya Petisi yang dibuat, yang ditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

Dalam petisi ini, tercantum sejumlah potensi konflik sosial serta kerusakan lingkungan, jika aktivitas tersebut berjalan. Adanya petisi tersebut, membuat tokoh muda bolmong yang dikenal vocal dan kritis terhadap lingkungan yakni Parindo Potabuga, angkat bicara. Menurutnya, persoalan seperti harus di seriusi oleh pemerintah. Terlebih, hadirnya koperasi milik salah satu pengusaha ternama di Kotamobagu.

Lanjut Parindo, poin penolakan masyarakat Desa Tobayagan cukup mendasar, sebab nantinya aktivitas pertambangan koperasi tersebut sangat dekat dengan pemukiman. “Keresahan masyarakat ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah daerah yang di bolaang mongondow selatan (Bolsel) juga pemerintah Provinsi (Pemprov) karena takutnya akan menimbulkan konflik sosial yang nantinya akan menggangu kantimbnas,” ujarnya.

Dirinya juga menambahkan, selaku bagian dari masyarakat Bolsel yang punya hubungan kekeluargaan dekat dengan masyarakat Desa Tobayagan bersatu, dengan tegas meminta kepada pemerintah daerah dan provinsi untuk segera menindak lanjuti petisi penolakan terhadap kehadiran koperasi agar tidak melahirkan persoalan baru yang nantinya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah kepolisian Desa Tobayagan. “Sekali lagi, ini harus di seriusi oleh pemerintah,” singkatnya.

Dia juga mengatakan, kehadiran koperasi yang bergerak dibidang pertambangan ini harusnya di sosialisasikan dulu ke masyarakat yang ada di lingkar tambang, agar kemudian pemerintah juga bisa tau apakah masyarakat setempat menerima ataukah menolak, bukan hanya se enak jidat mengeluarkan rekomendasi tanpa mempertimbangkan efek sosial dan efek lingkungannya. “Harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan provinsi karena lahirnya penolakan melaului petisi disebabkan tidak adanya edukasi terhadap masyarakat melalui sosialisasi analisis dampak lingkungan,” jelasnya.

Kembali Parindo menegaskan, kepada pemerintah dan juga pihak Koperasi agar kiranya bisa secepatnya menyelesaikan persoalan ini dengan cara komunikasi yang baik dan personality, agar bisa mendapatkan solusi terbaik antara kedua belah pihak. “Saya meminta kepada pihak koperasi dan juga Pemerintah baik Daerah maupun provinsi agar segera mencari solusi terbaik,sehingga persoalan ini tidak berlarut-larut.Jangan kemudian se enaknya masuk ke wilayah Desa Tobayagan dan mulai merusak tatanan hutan disana,sebab bilamana itu terus dilakukan tanpa ada titik temu maka saya pastikan akan ada Demo besar-besaran dan saya sendiri yang akan memimpinnya,” tegasnya.

(Sandy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here