oleh

Dugaan Malaadministrasi, Anggota Senat Fakultas Hukum Ajukan Keberatan Keputusan Rektor Unsrat Manado

Manado- Sejumlah Anggota Senat Fakultas Hukum (FH), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado mengajukan keberatan terhadap rektor karena diduga melakukan pembiaran penyelenggaraan administrasi, dan penyalahgunaan kewenangan serta dugaan malaadministrasi berkaitan dengan belum dilantiknya anggota senat fakultas sejak terpilih 28 April 2021. Mereka menyebut akibatnya hingga kini senat terpilih tidak dapat menjalankan tugas sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Untuk diketahui, total jumlah anggota senat Fakultas Hukum Unsrat berjumlah 21 orang, yang terdiri dari unsur wakil dosen non guru besar, senat ex-officio, serta dari unsur guru besar.


Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Unsrat Dr Roridrio F Elias SH MH menjelaskan, awalnya telah diadakan pemilihan senat Fakultas Hukum telah dilakukan pada tanggal 2 April 2019. Namun karena tidak pernah diangkat dan dilantik oleh Rektor Unsrat, maka anggota senat terpilih akhirnya mengajukan permohonan ke PTUN melalui permohonan putusan fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Permohonan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN. Mdo. 


Roridrio mengatakan berdasarkan keputusan itu, senat Fakultas Hukum kembali dilakukan pemilihan yaitu pada tanggal 28 April 2021. Hasilnya terpilih 5 orang anggota senat wakil dosen bukan guru besar.


“Namun sampai saat ini rektor belum melakukan pelantikan senat Fakultas Hukum Unsrat, padahal kami telah melaksanakan perintah putusan PTUN dan bertindak sesuai peraturan perundang-undangan, namun rektor mengabaikannya,” kata Roridrio, kepada wartawan didampingi anggota senat Fakultas Hukum lainnya, dalam konferensi pers yang dilakukan di gedung Fakultas Hukum, Kamis (6/1/2022).

Roridrio  mengatakan akibat tindakan itu, anggota senat Fakultas Hukum tidak dapat menjalankan fungsinya. Menyebabkan berbagai kegiatan akademik yang membutuhkan keputusan senat fakultas tidak dapat dilaksanakan.


“Bahwa dengan terjadinya kekosongan organ senat Fakultas Hukum selama 4 Tahun sampai saat ini, maka senat Fakultas Hukum tidak dapat menjalankan tugas dan kewenangannya termasuk tidak dapat melakukan pemilihan dekan dalam rapat senat tertutup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Rektor Unsrat Nomor. 04/UN12/LL/2014,” jelasnya.

Roridrio menjelaskan bahwa disinyalir rektor sengaja melakukan pembiaran. Hal itu telah mencederai civitas akademika dan institusi Fakultas Hukum Unsrat. Akibatnya  senat tidak dapat melaksanakan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat fakultas dan tidak dapat melaksanakan proses pemilihan dekan fakultas hukum.


“Rektor sengaja melakukan penundaan pemilihan dekan sehingga berakhir masa jabatan dekan,” katanya.


Roridrio mengatakan apabila nanti rektor menunjuk pelaksana tugas dekan fakultas hukum, maka seolah-olah unit kerja fakultas hukum sementara bermasalah. 


“Kami sebagian senat fakultas hukum Unsrat menolak dengan tegas upaya-upaya pembiaran administrasi, tindakan sewenang-wenang dan atau bahkan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh rektor Unsrat sehingga mempengaruhi dan mengganggu pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi,” imbuhnya.


Wakil dekan ini menuturkan segala tindakan rektor dalam menerapkan praktek-praktek tindakan malaadministrasi telah menyalahi semangat penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Fakultas Hukum dan Unsrat pada umumnya.

Menurutnya, ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan penyelenggaraan administrasi yang baik dan transparan sebagaimana telah menjadi tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan saat ini.


“Menolak dengan tegas berdasarkan peraturan perundangan undangan atas semua bentuk kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan yang di praktekan oleh rektor,” imbuhnya.


Dia pun menolak menolak tindakan otoritarian dan kesewenang-wenangan kekuasaan rektor dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. 


“Kami keberatan terhadap bentuk pembiaran penyelenggaraan administrasi, penyalahgunaan kewenangan dan malaadministrasi rektor,” kata dia.


Sementara itu, anggota senat Fakultas Hukum terpilih Tommy Sumakul mengatakan, pada saat pemilihan bulan April yang lalu pemilihan dilakukan seperti kebiasaan sebelumnya, yaitu 1 orang memilih 5 orang. Hanya saja metode pemilihan seperti itu dinilai inprosedural jadi pemilihan dirubah dengan cara 1 orang 1 suara.

“Saat itu rektorat menggugat ke PTUN dan keputusan PTUN melakukan pemilihan ulang dengan pola satu orang satu suara,” tuturnya.


Setelah itu, pihaknya berupaya melakukan koordinasi dengan rektor berkaitan dengan pelantikan anggota senat fakultas, namun mereka tidak dilayani.


“Kami tidak diterima oleh ibu rektor, karena memang waktu itu dia tidak ada. Kami hanya diterima oleh Wakil Rektor II Ronny Maramis. Waktu itu dijawab oleh wakil rektor pasti akan dilantik,” kata dia.

Dikonfirmasi terpisah, juru bicara Unsrat Manado, Max Rembang mengatakan jika rektor sudah memberikan surat undangan pelantikan kepada anggota senat fakultas yang terpilih, namun mereka tidak menghadiri pelantikan. 


“Masalahnya mereka sudah dua kali diundang tapi tidak hadir. Tepatnya waktu undangan itu saya sudah lupa. Kan rektor undang pelantikan, tapi tidak datang-datang,” katanya.


Meski begitu dia menjelaskan jika pihak rektorat tetap mengupayakan untuk melakukan pelantikan.
“Nanti juga akan ada upaya pelantikan,” imbuhnya.


Sementara itu, Wakil Rektor II Ronny Maramis enggan berkomentar lebih. 


“Saya tidak mau komentar, tanya saja ke mereka apa mau mereka,” singkat dia.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *