MITRA, SorotanNews.com — APA yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara pantas ditiru. Kebijakan program penempatan pekerja Migran ke Jepang oleh duo top eksekutif itu, mendapat tanggapan positif dan apresiasi Mentri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding. 

Menteri Abdul Kadir Karding menilai bahwa inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan langkah cerdas dan solutif.

“Di tengah tantangan ekonomi nasional, program seperti ini adalah bentuk terobosan yang sangat baik. Ini bukan hanya tentang penempatan tenaga kerja, tetapi juga tentang masa depan keluarga dan daerah. Kementerian akan memberikan dukungan penuh untuk keberhasilan program ini,” ungkap Mentri.

 

Apresiasi itu diungkapkan langsung Mentri saat menerima visitasi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dipimpin langsung Bupati Mitra Ronald Kandoli dan Wakil Bupati Fredy Tuda yang ikut didampingi Sekretaris Daerah David Lalandos, AP, MM, Altin Sualang, SSTP, MPA, selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans, Distry Tora dan Meike Mambo, Selasa (24/06) pekan lalu.

Mentri memuji komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyiapkan dan menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke luar negeri, khususnya ke Jepang melalui skema Specified Skilled Worker (SSW).

Sementara itu, Bupati Ronald Kandoli pada agenda visitasi itu menyampaikan laporan ke Mentri bahwa tahun ini Pemkab Mitra telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD untuk program pelatihan CPMI ke Jepang.

“Pak Bupati sudah melaporkan secara resmi dalam pertemuan dengan Pak Mentri. Program ini merupakan bagian dari implementasi visi dan misi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati untuk membuka peluang kerja ke luar negeri secara resmi dan terarah,” ungkap Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Pemkab Mitra Altin Sualang yang ikut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati sekaligus turut memberikan penjelasan teknis pelaksanaan program CPMI dalam pertemuan tersebut.

Menurut Sualang, Bupati juga menyampaikan bahwa untuk tahun 2026, pemerintah daerah berencana meningkatkan jumlah peserta program CPMI yang nantinya akan dianggarkan melaui Dana Desa dari masing-masing desa dengan peserta dari desa tersebut, tujuannya adalah untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan tenaga kerja migran sebagai sumber devisa daerah.

Pertemuan ini menandai langkah serius dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dan menjadi bentuk sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menjadikan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai salah satu daerah lumbung pekerja migran yang profsional dan berkualitas untuk pasar kerja internasional. Lantas bagaimana dengan Kabupaten/kota lainnya di Sulut? Mungkin langkah terobosan dua top eksekutif Mitra ini pantas dijadikan referensi. (dou)