Bukan Sekadar Kunjungan Kerja, Inilah Manifestasi Nyata Pemerintahan yang Mendengar dan Bekerja, Menjadikan Keamanan sebagai Tanggung Jawab Bersama.

AMURANG, SorotanNews.com— Di tengah hiruk-pikuk tugas pemerintahan, ada sebuah langkah yang membawa kembali esensi pelayanan publik: “Sambang Desa dan Sosialisasi Kamtibmas” di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel). Program ini adalah inisiatif tanggap dari Pemerintah Kabupaten Minsel, yang dipimpin oleh Bupati Franky Donny Wongkar, S.H., dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, S.I.P., bersama seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Mereka tidak menunggu laporan, tetapi memilih untuk bergerak cepat, menjemput aspirasi, dan menguatkan fondasi keamanan langsung di tengah masyarakat.

Hadir, Mendengar, Bekerja: Mengubah Rutinitas Menjadi Aksi Nyata

“Sambang Desa” yang digelar di berbagai kecamatan ini jauh dari kesan kunjungan formal yang kaku. Ia bertransformasi menjadi ruang komunikasi dua arah yang cair. Tujuan utamanya bukan semata menyampaikan program, melainkan menunaikan janji pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan: hadir, mendengar, dan bekerja untuk rakyat.

Seluruh Forkopimda Minsel, mulai dari Ketua DPRD, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri Amurang, bahkan perwakilan Densus 88 Anti Teror Polri, turun langsung. Kehadiran mereka mengirimkan pesan kuat: bahwa isu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah prioritas bersama, yang memerlukan keterlibatan seluruh pilar negara.

Seperti yang disampaikan oleh Bupati Franky Donny Wongkar, kegiatan ini adalah jantung dari partisipasi publik:

“Sambang Desa menjadi ruang komunikasi dua arah. Pemerintah tidak hanya menyampaikan program, tetapi juga mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengajak mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan.”

Membangun Kesadaran Kolektif: Keamanan Bukan Hanya Milik Aparat

Inti dari sosialisasi ini adalah upaya untuk mentransformasi pandangan Kamtibmas dari ‘tugas aparat’ menjadi ‘tanggung jawab bersama’. Dari sudut desa yang tenang hingga BPU yang ramai, para pimpinan daerah tak lelah mengingatkan bahwa keamanan lingkungan adalah cermin dari kesadaran warganya.

“Menciptakan rasa aman dan tertib adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas TNI, Polri, atau pemerintah. Karena itu, kami terus mendorong peran aktif masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan masing-masing,” tegas Bupati Wongkar.

Dalam rangkaian kegiatan yang menyentuh hampir seluruh penjuru Minsel—mulai dari BPU Kelurahan Ranoyapo hingga Kantor Desa Pontak—pemerintah juga menekankan peran strategis di tingkat bawah:

  • Camat diwajibkan menjadi koordinator wilayah yang proaktif.

  • Lurah dan Hukum Tua diberi mandat untuk aktif mengedukasi warga, mulai dari pentingnya bijak bermedia sosial, meningkatkan kewaspadaan, hingga mengaktifkan forum keamanan lingkungan.

Jaring Keamanan & Pembangunan yang Terpadu

Program Sambang Desa ini telah menjadi kanvas tempat pemerintah dan masyarakat melukis komitmen bersama. Di satu sisi, ia memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan—mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga aparat desa. Di sisi lain, ia juga menjadi wadah memperkokoh komitmen untuk menyukseskan program-program strategis Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2025.

Dengan semangat kolaborasi ini, Forkopimda Minsel bertekad menjadikan daerah ini aman, tertib, dan kondusif—fondasi utama yang kokoh dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Minahasa Selatan. Sebuah kisah tentang hadirnya pemimpin dan aktifnya rakyat dalam menjahit harapan di tengah desa. (*)