AMURANG, SorotanNews.com– Di tengah bayang-bayang fluktuasi harga komoditas pangan yang kerap menekan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mengambil langkah strategis yang tidak biasa: merajut kemitraan lintas provinsi. Minsel, yang berada di Sulawesi Utara, resmi menjalin kerja sama dengan Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, dalam sebuah kesepakatan bersama yang difokuskan pada pengendalian inflasi daerah.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama (KB) yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Bone Bolango pada Kamis, 6 November 2025, bukan sekadar seremoni. Ini adalah janji konkret untuk saling mengisi kekurangan pangan. Bupati Minsel, Bapak Franky Donny Wongkar, S.H., dan Bupati Bone Bolango, Bapak Drs. H. Ismet Mile, M.M., secara resmi membubuhkan tanda tangan yang mengikat kedua daerah dalam sebuah rantai pasok yang terkoordinasi.

Menyusun Keseimbangan Pangan Lintas Batas

Inti dari kerja sama ini adalah pertukaran komoditas vital. Minsel akan mendapatkan pasokan cabai, beras, dan tomat dari Bone Bolango—komoditas yang seringkali menjadi pemicu utama kenaikan harga di pasar. Sebaliknya, Bone Bolango akan dipasok dengan komoditas hortikultura berupa sayur-sayuran dari Minsel.

Langkah ini menegaskan bahwa penanggulangan inflasi kini tidak lagi dapat dilakukan secara isolasi. Inflasi adalah masalah bersama yang memerlukan solusi kolaboratif dan lintas batas administratif.

“Sinergi antardaerah merupakan kunci dalam menekan laju inflasi, meningkatkan stabilitas pasokan pangan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Franky Donny Wongkar. Beliau menekankan bahwa upaya ini adalah bagian dari memperkuat sektor pertanian dan rantai pasok sebagai penopang utama ketahanan pangan daerah.

Menggenggam Prinsip 4K

Kesepakatan bersama ini diimplementasikan dengan berpegangan pada kerangka kebijakan nasional yang dikenal dengan 4K:

  1. Ketersediaan Pasokan: Memastikan bahwa stok bahan kebutuhan pokok mencukupi.

  2. Keterjangkauan Harga: Menjamin harga yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat.

  3. Kelancaran Distribusi: Mengatasi hambatan logistik agar pasokan sampai tepat waktu.

  4. Komunikasi Efektif: Membangun koordinasi yang intens dan transparan antara pemerintah dan masyarakat.

Penerapan 4K secara nyata di lapangan akan diwujudkan melalui kemitraan ini. Dengan kepastian pasokan dari Bone Bolango, Minsel berharap dapat memotong rantai spekulasi harga dan menjamin ketersediaan komoditas penting, terutama cabai dan beras, yang sangat sensitif terhadap gejolak inflasi.

Dari Kebijakan Moneter ke Langkah Nyata di Lapangan

Bupati Minsel juga menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter, tetapi harus disertai dengan komitmen, langkah nyata, kolaborasi, serta partisipasi masyarakat. Inilah yang diwujudkan melalui perjanjian dengan Bone Bolango—sebuah solusi yang menyentuh langsung akar masalah di sektor riil.

Dengan ditandatanganinya KB ini, optimisme pun mencuat. Kedua pemerintah daerah berharap kolaborasi ini akan memberikan dampak langsung dan terukur: menekan inflasi, memperkuat ketahanan pangan, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua kabupaten.

Minsel, melalui berbagai intervensi terukur dan berkesinambungan seperti kemitraan strategis ini, kini optimistis bahwa stabilitas harga dapat terjaga dan tekanan inflasi dapat diminimalkan. Perjanjian ini menjadi cerminan nyata bahwa solidaritas pangan lintas provinsi adalah strategi ampuh untuk melindungi daya beli dan memastikan senyum tetap terukir di meja makan warga. (*)