Puji Tuhan! Sulawesi Utara Diguyur Bantuan 8 Ribu Unit Rumah Subsidi

MANADO – Riuh rendah Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Rabu (9/4/2026), menjadi saksi sejarah baru bagi wajah permukiman di wilayah paling utara Indonesia ini. Di hadapan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur Yulius Selvanus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap sebuah angka yang memicu decak kagum: alokasi bantuan rumah swadaya di Sulawesi Utara meroket lebih dari seribu persen.

Bukan sekadar statistik di atas kertas, lonjakan ini adalah pernyataan politik pembangunan yang tegas. Jika pada 2025 Sulawesi Utara hanya mendapat jatah 748 unit melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tahun 2026 ini angka tersebut melambung tinggi menjadi 8.198 unit.

Kenaikan drastis ini bukan tanpa alasan. Langkah ini merupakan bagian integral dari ambisi besar pemerintah pusat dalam mewujudkan “Program 3 Juta Rumah” yang termaktub dalam Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029.

Namun, ada yang berbeda dalam pola distribusi tahun ini. Pemerintah tak lagi hanya memoles wajah ibu kota. Alokasi besar kini mengalir deras menuju wilayah kepulauan dan pelosok. Dari Kepulauan Sangihe dan Talaud yang berbatasan dengan Filipina, hingga hamparan daratan Bolaang Mongondow Raya, semua mendapat porsi.

“Ini bukan sekadar membangun tembok dan atap, tapi menghadirkan keadilan sosial bagi mereka yang berada di beranda terdepan nusantara,” ungkap Menteri Maruarar dalam pemaparannya pada Musrenbang tersebut.

Sasaran utamanya sangat spesifik: Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mereka adalah para pekerja informal, ASN golongan rendah, hingga prajurit TNI/Polri yang selama ini kesulitan mengakses hunian layak di tengah melambungnya harga properti.

Efek Berganda: Hunian Layak, Ekonomi Melesat

Sektor perumahan kini diposisikan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru di Sulawesi Utara. Berdasarkan data per April 2026, realisasi kredit program perumahan di Bumi Nyiur Melambai telah menyentuh angka Rp91 miliar.

Melalui instrumen pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), efek domino mulai terasa:

• Sektor Konstruksi: Penyerapan tenaga kerja lokal meningkat seiring banyaknya proyek pembangunan.

• UMKM Bahan Bangunan: Toko bangunan hingga pengrajin batako lokal merasakan peningkatan permintaan.

• Pengembang Lokal: Gairah investasi di sektor properti daerah kembali menguat.

Menatap Masa Depan: Rusun Paniki Dua dan Penuntasan Backlog

Strategi pemerintah tidak berhenti pada renovasi rumah swadaya. Fokus besar lainnya adalah vertikalisasi hunian di kawasan perkotaan yang kian padat. Kawasan Paniki Dua di Kota Manado telah ditetapkan sebagai lokasi strategis pembangunan Rumah Susun (Rusun) MBR. Dengan akses yang dekat dengan pusat aktivitas dan dukungan fasilitas umum, Rusun ini diproyeksikan menjadi model hunian urban masa depan di Sulut.

Langkah masif di Sulawesi Utara ini merupakan bagian dari misi besar nasional untuk mengikis backlog perumahan. Saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dengan kekurangan kepemilikan rumah sebanyak 9,9 juta unit dan 26,9 juta unit rumah yang dikategorikan tidak layak huni.

Data Utama Alokasi Perumahan Sulut 2026

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan sinkronisasi antara gubernur serta bupati/wali kota se-Sulut, tahun 2026 menjadi titik balik bagi sektor permukiman. Harapannya satu: setiap warga di tanah Nyiur Melambai tidak hanya memiliki tempat untuk berteduh, tetapi sebuah rumah yang layak, sehat, dan mampu mengangkat martabat keluarga. (*)