JAKARTA, SorotanNews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) resmi mengawali transformasi radikal dalam sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi. Langkah strategis ini diwujudkan melalui kolaborasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk merealisasikan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di wilayah Manado Raya.

Komitmen besar tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, di Jakarta pada Senin (13/4/2026).

Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa proyek PSEL bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan solusi komprehensif atas tantangan sampah di kawasan perkotaan yang kian krusial.

“Melalui PSEL, sampah tidak lagi dipandang sebagai beban atau ancaman bagi masyarakat, melainkan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan energi. Ini wujud komitmen kami menghadirkan lingkungan bersih sekaligus kemandirian energi di Sulawesi Utara,” ujar Gubernur Yulius dalam keterangan resminya.

Strategi Aglomerasi Manado Raya

Proyek ambisius ini akan mengadopsi pendekatan aglomerasi, yang mensinergikan lima wilayah administratif guna menjamin keberlanjutan operasional fasilitas. Wilayah tersebut meliputi:

  • Kota Manado

  • Kota Bitung

  • Kota Tomohon

  • Kabupaten Minahasa

  • Kabupaten Minahasa Utara

Skema ini dirancang untuk memastikan stabilitas pasokan bahan baku sampah (feedstock) agar teknologi PSEL dapat bekerja pada kapasitas optimal secara terus-menerus.

Sinergi Pusat dan Daerah

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq, memberikan catatan kritis bahwa keberhasilan PSEL sangat bergantung pada koordinasi lintas daerah. Fokus utama terletak pada:

  1. Kesiapan sistem pengangkutan sampah dari hulu ke hilir.

  2. Sinkronisasi regulasi daerah terkait tata kelola limbah.

  3. Transparansi dan kejelasan skema pembiayaan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Pemprov Sulut akan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih terperinci bersama pemerintah kabupaten/kota terkait. Agenda prioritas mencakup penguatan kelembagaan serta standarisasi kualitas sampah agar sesuai dengan spesifikasi teknologi yang akan diimplementasikan.

Menuju Standar Nasional

Dengan dimulainya proyek ini, Sulawesi Utara bersiap menyejajarkan diri dengan wilayah maju lainnya seperti Bandung Raya dalam penerapan sistem pengelolaan sampah modern.

“Kami optimis langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menjadi benteng utama dalam menjaga kelestarian alam di Bumi Nyiur Melambai, sesuai dengan arahan Presiden RI,” pungkas Gubernur. (dou)