AMURANG, SorotanNews.com— Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) kembali mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menandai keberhasilan Minsel meraih opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tersebut selama sepuluh kali berturut-turut.

LHP BPK tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Stefanus DN Lumowa, bersama Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Jumat, 29 Mei 2026.

Ketua DPRD Minsel, Stefanus DN Lumowa, memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian dekade emas dalam tata kelola keuangan daerah ini. Menurutnya, mempertahankan opini WTP selama sepuluh tahun bukanlah perkara mudah dan memerlukan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif.

“Puji Tuhan, bersama Bupati Bapak Franky Donny Wongkar, kami menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang ke-10 kalinya,” ujar Stefanus saat memberikan keterangan pers.

Stefanus menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar pencapaian di atas kertas, melainkan cerminan dari komitmen yang konsisten dalam mengelola uang rakyat.

“Capaian ini bukan sekadar penghargaan, tetapi bukti komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” kata Lumowa.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh tim auditor BPK RI yang telah memberikan bimbingan, serta jajaran Pemerintah Daerah dan masyarakat Minsel yang terus mendukung jalannya roda pemerintahan yang bersih.

Meski meraih predikat tertinggi, Stefanus mengingatkan jajaran Pemkab Minsel agar tidak telanjur berpuas diri. Ia menekankan bahwa substansi utama dari opini WTP adalah dampak nyatanya bagi kesejahteraan masyarakat.

“WTP adalah kebanggaan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita terus menjaga kepercayaan rakyat,” tutur SDNL memungkasi.

Dengan diraihnya opini WTP ke-10 ini, Kabupaten Minahasa Selatan semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah di Sulawesi Utara yang konsisten dalam penegakan tata kelola keuangan yang bersih sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (dou)