MINAHASA SELATAN – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) pada Kamis (30/10/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menilai potensi maladministrasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah.

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sulut, Meilany Fransisca Limpar, diterima oleh Plt. Kepala Dinas Sosial Minsel, Benny Lumingkewas, beserta jajarannya.

Dalam keterangannya, Meilany Limpar menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari program penilaian opini maladministrasi yang telah berjalan selama beberapa tahun. Fokus utamanya adalah untuk mengevaluasi apakah penyelenggaraan pelayanan oleh Dinas Sosial Minsel sudah sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin menilai opini dari masyarakat terkait pelayanan di Dinas Sosial. Penilaian mencakup standar sarana dan prasarana, wawancara langsung dengan masyarakat, serta diskusi dengan pihak dinas untuk memastikan transparansi dan kepuasan publik,” ujar Limpar.

Lebih lanjut, ia berharap hasil penilaian ini tidak hanya berdampak pada Dinsos sebagai lokus penilaian, tetapi juga mendorong perbaikan menyeluruh pada semua layanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

“Harapan kami, pemenuhan standar pelayanan ini akan menjadikan penyelenggaraan pelayanan publik di Minahasa Selatan secara keseluruhan menjadi lebih baik,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Kepala Dinas Sosial Minsel, Benny Lumingkewas, menyambut baik kunjungan Ombudsman dan menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memberikan pelayanan prima.

“Kami berkomitmen memaksimalkan pelayanan, karena tugas kami adalah melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah seperti PKH, Sembako, dan PBI JK, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Lumingkewas.

Sebelum menyambangi Dinas Sosial, Ombudsman RI Perwakilan Sulut juga telah melakukan penilaian serupa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Minahasa Selatan pada hari yang sama. Rangkaian kegiatan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Minahasa Selatan. (dou)