Jakarta, 15 Mei 2025 – Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Franky D. Wongkar, S.H., melaksanakan kunjungan kerja dan audiensi penting di Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia di Jakarta pada Kamis (15/05/2025). Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam penanganan isu-isu kesejahteraan sosial.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Franky Wongkar didampingi oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, Mersita P. Rumokoy, S.IP, beserta jajaran dari Dinas Sosial Minsel.

Rombongan dari Kabupaten Minahasa Selatan diterima langsung oleh jajaran pimpinan Kemensos RI, yaitu Sekretaris Jenderal Dr. Robben Rico, A.Md.LLAJ., S.H., S.T., M.Si., bersama Direktur Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), Bapak Faisal, SST., M.Si., serta Kepala Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas, Bapak Herman Koswara.

Fokus Bahasan: Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS

Inti dari pertemuan ini adalah pembahasan intensif mengenai penanganan masalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di wilayah Minahasa Selatan.

Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, Mersita Paula Rumokoy, S.IP, menyampaikan pentingnya pertemuan tersebut.

“Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan,” ungkap Mersita.

Mersita menambahkan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Dinas Sosial juga telah menyerahkan proposal permohonan bantuan sosial yang diajukan untuk masyarakat Minahasa Selatan.

Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Pemkab Minsel untuk terus memastikan setiap lapisan masyarakat, khususnya PPKS, mendapatkan perhatian dan pelayanan yang layak sesuai amanat Undang-Undang.

Audiensi ini diharapkan dapat menghasilkan kolaborasi program yang lebih kuat antara Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan dan Kementerian Sosial. Tujuannya adalah menghadirkan solusi dan program yang tepat sasaran untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di Minsel, sekaligus menguatkan payung perlindungan sosial bagi kelompok rentan. (*)