AMURANG, SorotanNews.com — Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sulawesi Utara yang juga Senator DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Utara, Stefanus B.A.N. Liow, bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara,Dr. Feri Tas, Bupati Minsel Franky Wongkar dan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Roni Albertus Santoso memimpin agenda konsolidasi organisasi yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPC Srikandi Jaga Desa dan Asosiasi Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), Rabu (14/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bupati Minahasa Selatan tersebut menjadi momentum penguatan kelembagaan dan koordinasi tiga organisasi yang berfokus pada penguatan peran desa, pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Konsolidasi tersebut turut dirangkaikan dengan penguatan fungsi organisasi dan musyawarah di tingkat kecamatan bagi ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan Aslinmas se-Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam kesempatan itu, Stefanus Ban Liow menegaskan pentingnya membangun sinergi antarlembaga agar keberadaan organisasi tidak sekadar menjadi struktur formal, tetapi benar-benar memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Menurutnya, ABPEDNAS, Srikandi Jaga Desa, dan Aslinmas merupakan mitra strategis kejaksaan dan pemerintah daerah dalam mendorong penguatan tata kelola pemerintahan serta pembangunan berbasis desa.

Ia mengibaratkan ketiga organisasi tersebut sebagai mata, telinga, dan mulut yang memiliki fungsi penting dalam memahami sekaligus menyuarakan kebutuhan masyarakat.

“Intinya, tiga organisasi ini menjadi kekuatan untuk mendorong bahwa desa sebagai pusat dari kekuatan itu sendiri,” kata Liow.

Lebih jauh, Liow menjelaskan bahwa ABPEDNAS memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa, khususnya dalam memperkuat fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurutnya, hubungan kelembagaan yang harmonis antara BPD dan pemerintah desa, sebagaimana hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan pemerintah kelurahan, menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

Ia menekankan, setiap unsur pemerintahan dan kelembagaan masyarakat perlu memahami fungsi masing-masing, sekaligus membangun komunikasi dan kerja sama yang baik.

“Ibarat suami istri, kalau hubungannya bagus, anak-anaknya bahagia. Tapi kalau berkelahi, yang terdampak adalah masyarakat,” ujarnya.

Analogi tersebut menggambarkan bahwa persoalan komunikasi dan hubungan kelembagaan di tingkat pemerintahan pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Liow mendorong seluruh unsur yang terlibat untuk mengedepankan dialog, koordinasi, serta penyelesaian persoalan melalui mekanisme kelembagaan yang sesuai.

Perkuat Pembinaan hingga Tingkat Desa

Sebagai mitra strategis pemerintah dan kejaksaan, ABPEDNAS Sulawesi Utara berkomitmen melanjutkan pembekalan dan pembinaan organisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Penguatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan BPD, pemerintah desa, serta organisasi pendukung lainnya, termasuk Srikandi Jaga Desa dan Aslinmas.

Liow menilai, penguatan organisasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan pemahaman terhadap tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, setiap organisasi dapat menjalankan perannya secara terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain pembinaan internal, kerja sama lintas organisasi juga dinilai penting untuk membangun jaringan komunikasi yang efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Melalui konsolidasi tersebut, sinergi antara organisasi, pemerintah daerah, dan kejaksaan diharapkan semakin kuat, terutama dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Bagi Liow, kekuatan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kualitas hubungan antarlembaga, soliditas organisasi, dan kemampuan seluruh unsur untuk bekerja bersama demi kesejahteraan masyarakat. (dou)