AMURANG, SorotanNews.com– Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) menunjukkan langkah nyata dalam agenda tersebut.
Pada Semester I Tahun 2026, Kabupaten Minahasa Selatan berhasil menempati peringkat pertama Zona Sulawesi Kategori Kabupaten, dari total 70 kabupaten yang dinilai, dengan capaian nilai 99,25 persen dalam penilaian percepatan digitalisasi pajak dan retribusi daerah.

Prestasi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Lebih dari itu, capaian tersebut menjadi gambaran perkembangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), sekaligus menegaskan keseriusan Pemkab Minsel dalam membangun sistem pengelolaan pendapatan daerah yang semakin modern dan berbasis teknologi.
Di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, S.H., bersama Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn.) Theodorus Kawatu, S.I.P., transformasi digital terus menjadi bagian dari arah pembenahan tata kelola pemerintahan. Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah pengelolaan pajak dan retribusi daerah melalui penerapan transaksi elektronik.
Langkah ini memiliki arti strategis. Sebab, optimalisasi pendapatan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun sistem administrasi penerimaan yang efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui elektronifikasi transaksi, mekanisme pembayaran pajak dan retribusi semakin diarahkan pada sistem nontunai yang lebih praktis dan terukur. Setiap transaksi memiliki rekam data yang dapat mendukung ketepatan pencatatan, mempermudah pengawasan, sekaligus memperkuat transparansi dalam pengelolaan penerimaan daerah.
Dengan sistem yang semakin terintegrasi, ruang untuk meningkatkan efektivitas administrasi pemungutan juga semakin terbuka. Potensi kesalahan pencatatan dapat ditekan, proses pembayaran menjadi lebih efisien, dan data penerimaan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi maupun dasar pengambilan kebijakan fiskal daerah.
Bagi daerah, digitalisasi pajak dan retribusi memiliki keterkaitan langsung dengan upaya memperkuat kapasitas fiskal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Karena itu, pembenahan sistem penerimaan melalui teknologi digital menjadi langkah penting untuk memastikan potensi pendapatan dapat dikelola secara lebih optimal.
Digitalisasi juga membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk membangun basis data penerimaan yang lebih sistematis. Dengan dukungan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi perkembangan penerimaan, mengevaluasi efektivitas pemungutan, serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Pada titik inilah capaian 99,25 persen yang diraih Kabupaten Minahasa Selatan memiliki makna lebih luas. Prestasi tersebut menjadi salah satu indikator kemajuan dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Namun, keberhasilan ini tentu bukan hasil kerja satu pihak. Di balik capaian tersebut terdapat koordinasi dan kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Minahasa Selatan, perangkat daerah terkait, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Sinergi lintas sektor menjadi elemen penting dalam memastikan kebijakan digitalisasi tidak berhenti pada penyediaan sistem, tetapi benar-benar diterapkan dalam aktivitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar menyampaikan bahwa keberhasilan meraih peringkat pertama Zona Sulawesi merupakan hasil kerja bersama dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mendorong percepatan transformasi digital.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah mengambil bagian dalam pencapaian tersebut.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam mendorong percepatan digitalisasi. Prestasi ini bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital,” ungkap Wongkar.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi dan inovasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah serta memastikan setiap kemajuan yang dicapai dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa orientasi transformasi digital bukan semata-mata mengejar capaian penilaian, melainkan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menjaga Konsistensi, Melanjutkan Inovasi
Meski telah menempati posisi teratas dengan nilai 99,25 persen, Pemkab Minsel menyadari bahwa transformasi digital merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi.
Tantangan ke depan mencakup penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, integrasi data transaksi, hingga perluasan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sistem pembayaran elektronik.
Aspek keamanan transaksi, keandalan sistem, kemudahan akses, serta ketertiban pencatatan dan penyetoran penerimaan ke kas daerah juga menjadi bagian penting yang harus terus diperhatikan.
Dengan demikian, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari tingginya nilai penilaian, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peringkat pertama Zona Sulawesi Semester I Tahun 2026 menjadi penanda kemajuan sekaligus tanggung jawab untuk terus melangkah lebih jauh.
Di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar dan Wakil Bupati Theodorus Kawatu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berkomitmen melanjutkan agenda modernisasi pemerintahan melalui inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi.
Sebab, pada akhirnya, keberhasilan sebuah transformasi digital bukan hanya tentang seberapa canggih sistem yang dibangun, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat dan seberapa kuat kontribusinya terhadap kemandirian fiskal daerah.
Minahasa Selatan terus bergerak menuju tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel. (ADV)

Tinggalkan Balasan