AMURANG, SorotanNews.com — KPK menetapkan Desa Wiau Lapi, Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan sebagai satu-satunya percontohan desa anti korupsi di Sulawesi Utara tahun 2023. Penetapan sebagai percontohan desa anti korupsi bukan sekadar ditunjuk begitu saja. Namun, melalui proses penilaian yang cukup panjang.

Terhitung sejak Januari lalu, telah dilakukan observasi pada desa-desa yang didaftarkan ke KPK.

Penganugerahan desa percontohan oleh KPK melalui Direktorat pembinaan peran serta masyarakat itu dilakukan berdasarkan Surat KPK RI Nomor B/1872/DKM.01.02/80-84/04/2023 tertanggal 11 April 2023 perihal pemberitahuan hasil observasi desa antikorupsi tahun 2023.

Dalam surat itu, diterangkan, KPK setelah melakukan observasi sejak tanggal 30 Januri hingga 04 Maret 2023 di 22 Provinsi, Desa Wiau Lapi, Tareran, Minahasa Selatan ditetapkan bersama dengan 21 desa lainnya dari seluruh Indonesia.

Menjadi satu-satunya desa yang dianugerahi percontohan antikorupsi, maka Wiaulapi akan mewakili Provinsi Sulawesi Utara untuk mengikuti seleksi percontohan desa antikorupsi tingkat nasional tahun 2023.

Berkaitan dengan itu, Desa-desa yang dinilai memenuhi kriteria dilakukan bimbingan teknis yang melibatkan sejumlah kementerian. Selanjutnya, desa-desa tersebut dilakukan penilaian oleh tim independen yang berasal dari sejumlah kalangan. Nah jadwal bimtek untuk Wiaulapi sendiri akan dilaksanakan pada 4 Juli mendatang.

Sebelumnya Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan bahwa program ini sebagai upaya untuk mendorong pembangunan nasional dari level desa. Dimana pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran yang sangat besar ke desa-desa.

Sementara itu, Bupati Minsel Franky Wongkar mengaku senang. Dia mengapresiasi pencapaian yang luar biasa itu. Penetapan tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa desa Wiaulapi mampu menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan pemerintahannya. Sehingga ia berharap keberhasilan Desa Wiaulapi memicu desa lainnya untuk melakukan hal yang sama.

“Ini adalah hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh komponen pemerintah dan masyarakat Minahasa Selatan, sehingga perlu untuk dipertahankan dan ditingkatkan, demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat,” sebut Bupati. (dou)