Bukan main! Pjs Onibala ‘Tabrak’ Larangan Roling di Masa Pilkada, Poli Sebut itu Cacat Hukum

IMG-20200914-WA0018

AMURANG — Langkah penggantian jabatan yang dilakukan Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan Mecky Onibala tuai kontroversi.


Kritikan pun dilayangkan dari banyak kalangan. Termasuk para legislator Minsel.

Mutasi terhadap sejumlah pejabat hukumtua, Kadis PU dan jajaran Direksi BUMD yang dilangsungkan, Senin (12/10) malam kemarin itu dianggap menabrak aturan dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Hal itu ditegaskan Sekretaris Fraksi Golkar di DPRD Minsel Rommy Poli.


Dia menegaskan proses penggantian jabatan tanpa kajian baperjakat dan tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri adalah cacat hukum.


Secara detil anggota DPRD itu menjelaskan penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai, kecuali mendapat persetujuan tertulis Menteri.


Menurutnya pejabat definitif yang dipilih rakyat saja dilarang UU untuk melakukan penggantian jabatan. Apalagi ini hanya Pjs yang kewenangannya sangat dibatasi oleh aturan.


“Nah ketentuan ini diatur jelas dalam pasal 132A PP Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” terang Poli.

Aneh bin ajaib kata Poli penggantian jabatan yang dilakukan Pjs Onibala justru menabrak PP tersebut.


“Padahal pihak Kemendagri sudah mengingatkan ini. Bahwa tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan bagi Pjs. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mentri,” timpalnya.


Sebagai Pejabat yang diberi kepercayaan tugas tambahan Pjs Bupati, Onibala seharusnya tidak melakukan kebijakan-kebijakan kontroversi. Apalagi menjadi pemimpin di era transisi dengan derajat kompleksitas yang tinggi. Justru kegaduhan akan makin bertambah di publik kalau pejabatnya tidak punya sense of Critism.


“Sebagai Wakil Rakyat saya meminta kepada Pjs Bupati Minahasa Selatan agar dapat menjalankan pemerintahan di Minahasa Selatan sesuai aturan hukum yang berlaku, utamakan tugas anda untuk menyukseskan agenda pilkada dan memberantas COVID-19,” harapnya.


Sebelumnya, diketahui Pjs Onibala melakukan penggantian jabatan di lingkungan Pemkab Minsel. Diantaranya jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Direktur BUMD Cita Waya Esa, Direktur PDAM dan 27 penjabat Hukumtua.
Anehnya melalui informasi didapat mutasi jabatan yang dilakukan itu tidak dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) melainkan dalam bentuk nota dinas.

Pjs Bupati Onibala sendiri belum berhasil dikonfirmasi. Sejak Senin (12/10) malam kemarin redaksi sempat menghubunginya via telpon. Namun dalam keadaan tidak aktif. Begitupun sampai Selasa (12/10) hari ini belum berhasil dikonfirmasi. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here