oleh

FDW Temui Dirjen Bina Keuangan Daerah Bahas Anggaran PEN

JAKARTA, SorotanNews.com — Bupati Kabupaten Minahasa Selatan, Franky Wongkar menemui Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fathoni, Rabu (09/03) kemarin. Kedatangan Bupati yang didampingi Kepala Bidang Anggaran BPKAD Pemkab Minsel Jhon Wungow itu dalam rangka membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sekaligus meminta penjelasan perihal Pelampauan Kemendagri Atas Permohonan Pinjaman.

Informasi didapat, Pemkab Minsel sebelumnya telah melakukan penandatangan MoU dengan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait pinjaman lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp98 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengembangan fasilitas publik seperti Pengembangan RSUD Amurang, Pengembangan sarana prasarana Dinas Perhubungan seperti KIR, dan pembangunan Mall Pelayanan Publik.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal.


Dalam kesempatan itu, pihak Direktoran Direktorat Fasilitas Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Sumule Tumbo menjelaskan Izin Pelampauan Defisit APBD dan Surat Pertimbangan Kemendagri atas Permohonan Pinjaman, harus diproses melalui Kementrian Keuangan. Dimana mekanisme proses hal tersebut hanya berlaku selang waktu 3 hari.

Akan hal itu, dengan melihat program tersebut belum tercatat dalam APBD Kabupaten Minahasa Selatan, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, yang juga Mantan Pjs. Gubernur Sulawesi Utara mengatakan program harus dijalankan sambil menunggu Pergeseran Anggaran untuk Dana PEN dan setelah ditetapkannya Biaya Pengelolaan PEN ini harus dibayarkan sesuai biaya provisi dari PEN. (dou)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *