oleh

Bupati Franky Wongkar Serahkan LKPD Unaudited Ke BPK Perwakilan Sulut

MANADO, SorotanNews.com — Bupati Minahasa Selatan Franky D Wongkar (FDW) menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Kantor BPK Sulut, Kota Manado, Jumat (18/03) kemarin.

Dalam penyerahan ini, FDW tidak sendiri, tetapi juga bersama beberapa kepala daerah lainnya yang tujuannya juga LKPD Tahun Anggaran 2021. Selain itu Kepala Daerah yang dikenal low profile itu ditemani Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Minsel James Tombokan dan Inspektur Hendra Pandeynuwu.

Bagi Bupati penyerahan LKPD merupakan salah satu proses penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sekaligus menjadi bagian dari proses akuntabilitas pertanggungjawaban dari seluruh penggunaan APBD.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dalam arahannya kepada jajaran pemerintah kabupaten/kota se-Sulut, berharap agar pengelolaan keuangan ini dilakukan dengan tertib, efisien dan bertanggungjawab serta  kualitas pengelolaan keuangan daerah baik Provinsi Sulawesi Utara dan seluruh Kabupaten/Kota boleh mengalami peningkatan.

Dalam kesempatan itu Olly Dondokambey juga
menyampaikan ucapan terima kasih atas arahan dan bimbingan yang telah disampaikan BPK melalui pemeriksaan dan mendorong seluruh pemerintah daerah dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara kelancaran pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK.

“Serta mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian,” Pungkas Olly.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Karyadi mengatakan Laporan Keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

Karyadi memberi apresiasi upaya pemerintah daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sehingga secara keseluruhan mengalami kenaikan yang signifikan.

Dia berharap pemerintah daerah terus berusaha dan memiliki rasa tanggung jawab dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Tim BPK perwakilan Sulawesi Utara.

“Penyerahan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Unaudited ini sekaligus mohon ijin bahwa kegiatan hari ini sekaligus sebagai tahapan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 secara terperinci pada
seluruh Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara,” Ucap Karyadi.

Kegiatan berlangsung rapih dan tertib dengan menerapkan standar protokol kesehatan  dimana seluruh peserta yang hadir wajib menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker dan selalu menggunakan hand sanitizer dalam pencegahan penyebaran Covid-19. (dou)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *