Kabulkan Permohonan RJ Pengancaman Tersangka Hiskia Kaloh, JAM Pidum Ingatkan Kedepankan Kepentingan Korban

HUKRIM SorotanNews.com — Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr Fadil Zumhana melakukan ekspose dan menyetujui 1 (satu) Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ekspose dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Pidana umum Dr. Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, S.H., M.H., serta Kepala Kejaksaan Tinggi Edy Birton., S.H., M.H, Asisten Tindak Pidana Umum Jeffry Maukar., S.H., M.H , Kasi Oharda Cherdjariaa., S.H., M.H dan Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Budi Hartono., S.H., M.Hum didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Wiwin B Tui., S.H, Penuntut Umum Hari Andi Sihombing., S.H yang mengajukan permohonan restorative justice.

Adapun 1 (satu) berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:

Tersangka Hiskia Kaloh Alias KIA dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang disangkakan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana tentang Pengancaman.

Kronologis kejadian pengancaman, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 20.50 Wita bertempat di rumah keluarga Rantung – Uway yang beralamat di Kelurahan Lowu Dua Lingkungan IV Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tersangka yang sebelumnya telah mabuk karena meminum-minuman beralkohol datang ke rumah Saksi Ordy Rantung.

Setelah sampai di rumah, Ordy Rantung dan istrinya sedang menonton televisi. Setelah berada di dalam rumah, terdakwa sudah menyelipkan sebilah pisau jenis badik dengan panjang pisau 33 cm (tiga puluh tiga centimeter) memiliki tajam dua sisi, ujungnya runcing, panjang mata pisau 26 cm (dua puluh enam centimeter), lebar mata pisau 2 cm (dua centimeter), gagang terbuat dari kayu warna hitam berbentuk leter “L” dan dibungkus dengan sarung pisau yang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) di perutnya kemudian berteriak dalam posisi berdiri kepada saksi Ordy Rantung dan istrinya dengan kalimat “kiapa baba telpon pa kita pe mama ? kalo telpon satu kali lagi kita bage pa ngana” (sambil mengancungkan sebilah pisau jenis badik yang dibawanya).

Bahwa akibat perbuatan tersangka berteriak kepada saksi Ordy Rantung dan istrinya sambil mengancungkan pisau, saksi Ordy Rantung merasa ketakutan sehingga melaporkan kejadian tersebut ke Petugas Kepolisian Sektor Ratahan.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum;
Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi;
Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
Pertimbangan sosiologis;
Masyarakat merespon positif;
Adapun alasan lain penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:


Dalam perkara atas nama Tersangka HISKIA KALOH Alias KIA, kedua belah pihak baik tersangka maupun korban sepakat untuk berdamai tanpa syarat apapun karena keduanya masih memiliki hubungan kekeluargaan.

“Di dalam UU Kejaksaan RI Nomor 11 tahun 2021 telah diatur secara tegas kewenangan Kejaksaan dalam mediasi penal sebagai landasan restorative justice. Kejaksaan RI tidak menolerir perbuatan jahat tetapi ada treatment yang lebih arif dan adil dalam proses penegakan hukum. Semua perkara yang diajukan untuk diselesaikan dengan restorative justice telah terpenuhi unsur pidananya. Kejaksaan menggunakan hak oportunitas untuk tidak mengajukan penuntutan melalui pengadilan namun mengunakan instrumen mediasi penal restorative justice dalam mengedepankan penegakkan hukum yang bermanfaat.

Maka dari itu, pedomani ketentuan Peraturan Jaksa Agung dalam mengajukan restorative justice, pertimbangkan selalu kualitas perkara yang layak dan patut diselesaikan melalui restorative justice dan utamakan kepentingan korban agar tidak mencederai keadilan dan kepercayaan rakyat,” ujar JAM-Pidum.
Selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif, sesuai Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai perwujudan kepastian hukum. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here