oleh

Tanggap Cepat! Kunjungi Amurang, Kepala BNPB : Masyarakat Yang Rumahnya ‘Hilang’ Bakal Direlokasi

AMURANG, SororanNews.com Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memastikan warga yang kehilangan rumah akibat bencana abrasi yang melanda pesisir sebagaian Kelurahan Bitung dan Uwuran Satu akan direlokasi. Surharyanto menyebut lahannya sementara disiapkan Kementerian BPN/ATR.

Hal itu ditegaskannnya saat melakukan kunjungan ke Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Jumat (17/06) sore tadi.

Kunjungan tersebut merupakan respons cepat penanganan darurat dampak bencana tersedotnya puluhan rumah warga dan sejumlah bangunan cottage serta jembatan Ranowangko Pantai Bolevard Amurang, Rabu (15/06) lalu.

“Kita melihat langsung untuk memastikan tahap-tahap penanganan bencana ini berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Kepala BNPB Letjend TNI Surharyanto saat berkunjung ke posko pengungsian yang terletak di BPU Kelurahan Lewet.

Surharyanto menjelaskan yang akan dilaksanakan pada tahap awal selama dua pekan pasca bencana adalah tahap tanggap darurat. Pada fase ini Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, BMKG, BPN/ATR dan semua kementerian lembaga terkait memastikan agar keselamatan rakyat itu menjadi prioritas utama.

“Sehingga segera oleh pak Bupati Minsel dilakukan tahap tanggap darurat. Di sini di tempat ini ada pengungsi sekitar 133 kepala keluarga warga yang terpaksa mengungsi karena rumahnya habis tersedot air,” urai Suharyanto usai menyerahkan simbolis bantuan logistik dan DSP.

Berdasarakan data yang terus di-update setiap saat, Kepala BNPB menyebutkan sampai saat ini terdata ada 41 rumah yang terbawa air. Bahkan laporan hingga pagi tadi masih juga ada.

“Kami sudah meninjau langsung ke lapangan dan memang kondisinya masih belum aman. Tapi atas kesigapan dari pemerintah daerah aparat TNI-POLRI di sana sudah dijaga mudah-mudahan dalam masa tanggap darurat ini bisaa teratasi,” harapnya.

Setelah itu, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Selasa mendatang akan berkumpul di kementerian PMK semua kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya.

“Setelah tahap tanggap darurat selesai diperkirakan dua Minggu dan tidak ada lagi ketambahan daftar pengungsi dan sudah jelas terdata rumah yang harus direlokasi rumah yang harus dibangun kembali rumah masyarakat maka dengan begitu selesai sudah tahap tanggap darurat,” sambungnya lagi.

Baru kemudian pasca tahap tanggap darurat selesai masuk tahap pra rehabilitasi. Pada tahap ini akan dilaksanakan pendataan-pendataan masyarakat yang terdampak dan layak mendapatkan relokasi.

“Nanti masyarakat yang rumahnya hilang, itu akan dipindahkan sudah disiapkan beberapa lahan oleh kementerian ATR, tapi bekerjasama dengan pemerintah daerah. Mereka ini dapat diyakinkan utk mendapat tempat tinggal yang baru oleh pemerintah,” jamin Suharyanto.

Sementara itu, soal penyebab terjadinya bencana yang masih menimbulkan banyak tanya, Kepala BNPB mengaku belum bisa memastikan apa penyebab terjadinya peristiwa bencana tersebut.

“Kami belum bisa menjawab apakah disebabkan abrasi apalagi likuafaksi karena kejadiannya kan tidak didahului dengan fenomena alam. Perlu kajian yang lebih dalam,” jawabnya.

Dijelaskannya nanti setelah tanggap darurat ada tim yang akan dikordinir oleh Kementerian PMK yang akan segera datang ke sini mencari penyebab yang pasti seperti apa. Tentu saja ini memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Saya datang ke sini dengan BMKG, PUPR ini belum bisa menentukan pastinya penyebabnya. Ya mungkin bisa abrasi. Tapi kalau likuafaksi tidak,” tegasnya.

Selain meninjau langsung lokasi bencana, Kepala BNPB dan rombongan yang didampingi Bupati Minsel Franky Wongkar, juga menyalurkan bantuan tanggap darurat sebesr Rp500.000,000,- (lima ratus juta rupiah)

“Kami menyiapkan dana 500 juta dan logistik. Nanti akan dikaji terus sesuai kebutuhan. Nanti pada tahap rehabilitasi mungkin lebih besar lagi karena ada relokasi rumah,” rinciannya.

Untuk anggaran relokasi, sesuai dengan keputusan pemerintah mendapat rumah tipe 36 .

“Pengalaman seperti Semeru, gempa palu rata-rata rumah itu nilainya di atas 100 juta. Kita perkirakan saja rumah saja sudah berapa. Belum lagi jalan jembatan. Jadi perlu kajian-kajian mendalam. Artinya tidak ada batasan anggaran. Relokasi sendiri harus cepat. Makanya pemerintah daerah pak Bupati sudah koordinasi terus. Supaya segera ditentukan lokasi relokasi yang clean and clear tidak ada sengketa, tidak ada masalah hukum dan memang lahan itu adalah milik negara,” harapnya.

Guna memastikan proses relokasi berjalan lancar, Bupati Minsel Franky Wongkar mengatakan pihaknya akan melakukan upaya persuasif dengan masyarakat terdampak.

“Jadi pemerintah daerah akan melakukan komunikasi dan memberi tahu tentang resiko. Sehingga masyarakat sadar, dan mau untuk direlokasi,” kata Bupati.

Kendati begitu, mengenai lahan rencana pemanfaatan relokasi tersebut kata Bupati masih akan dibicarakan dengan BPN/ATR untuk mencari lokasi yang layak.

Diketahui kedatangan Kepala BNPB ke Amurang bersama sejumlah lembaga terkait di antaranya tim deputi BMKG, dan tim kedaruratan PMK.

Sebelumnya Bupati Minsel Franky Wongkar, mendatangi langsung Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (16/06) kemarin.

Kedatangan Bupati yang diterima langsung Deputi III BNPB mayjen TNI Fajar Setiawan untuk melaporkan secara langsung sekaligus menyampaikan proposal penangulangan bencana ambruknya Jembatan Ranowangko Pantai Bolevard Amurang, dan puluhan rumah warga dan sejumlah cottage akibat abrasi. Puji Tuhan syukur Alhamdulillah, BNPB pun langsung merespon. Respon cepat itu diwujudkan melalui kedatangan langsung Kepala BNPB untuk melihat secara langsung dampak bencana tersebut. (dou)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *