AMURANG, SorotanNews.com — Bupati Minsel Franky Wongkar menerima aksi puluhan mahasiswa dan perwakilan masyarakat. Mereka menuntut pembatalan kenaikan BBM dan perlindungan terhadap petani captikus melalui payung hukum yang memadai.

“Pemerintah itu tugasnya memang melindungi segenap masyarakat. Demo itu adalah hak masyarakat sebagai bagian dari saluran penyampaian aspirasi,” tanggap Bupati saat dialog dengan aksi masa di ruang kerjanya.

Bupati menegaskan tidak mungkin pemerintah membuat kebijakan menyengsarakan masyarakat. Tapi, pemerintah mengatur masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan melalui program pemerintah.

Bupati menyambut baik aksi demo yang berlangsung secara damai.

“Advokasi itu bagus untuk mempertanyakan hak-hak masyarakat,” kata Bupati.

Terkait kenaikan BBM Bupati menjelaskan itu dilakukan melalui pencabutan subsidi oleh pemerintah pusat karena dinilai belum tepat sasaran. Menurut Bupati subsidi itu juga disalurkan ke masyarakat yang kurang mampu melalui bantuan langsung yang besarannya mencapai 24 triliun sekian.

“Subsidi itu akan dialihkan ke bansos untuk menangani dampak inflasi di daerah. Kita bersyukur Sulut inflasinya hanya 3,33 persen,” jawab Bupati.

Kendati begitu, melalui instruksi presiden kita perlu menyiapkan langkah-langkah antisipasi, untuk mengendalikan inflasi.

Terkait legalitas dan perlindungan yang memadai bagi petani captikus, Bupati mendukung penuh.

Bagi Bupati payung hukum itu menjadi penting supaya ada perlindungan bagi olahan captikus hingga pada akses pemasarannya. Apalagi menurutnya banyak orang tua menyekolahkan anak-anaknya dari hasil olahan captikus.

“Prinsipnya pemerintah akan selalu hadir bersama rakyat,” sangganya.

Bupati juga menegaskan akan mengawal tuntutan perihal revisi perda captikus sehingga lebih memperhatikan nasib para petani.

“Perda torang sesuaikan dengan perkembangan zaman. Sesuaikan dengan kondisi petani masyarakat, Saya setuju. Kita akan lihat apakah perda tersebut merupakan inisiatif DPRD atau usulan eksekutif,” tegas FDW.

Bupati berharap dukungan masyarakat untuk sama-sama mengawal berbagai program dan penegakkan hak-hak untuk kepentingan masyarakat.

“Agar supaya hak-hak rakyat bisa terjaga, kami mendukung perjuangan petani,” tandasnya.

Pantauan redaksi ini, Aliansi Masyarakat Minsel Bergerak yang terdiri dari mahasiswa asal Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melakukan demo di tiga lokasi.

Aksi demo damai mahasiswa mengkalim kebijakan kenaikan BBM justru menyengsarakan masyarakat kecil. Selain isu kenaikan BBM, masa aksi juga menuntut revisi perda terkait captikus yang dianggap belum sepenuh hati berpihak pada kepentingan masyarakat petani captikus.

Demo digelar di tiga (3) lokasi, yakni di kantor DPRD Minsel, Polres Minsel dan Kantor Bupati Minsel, Mereka mendapat mengawalan ketat aparat Kepolisian yang dipimpin Kabag Ops Polres Minsel Kompol Lantemona. (dou)