AMURANG, SorotanNews.com — MAJU mundurnya peradaban budaya dan pariwisata merupakan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat. Hal itu ditegaskan Bupati Minsel Franky Wongkar saat membuka kegiatan penetapan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD) Kabupaten Minahasa Selatan yang dihelat di Sutanraja Hotel, Jumat (02/12) siang tadi.

Dalam arahannya FDW menegaskan pengembangan budaya dan pariwisata adalah tanggung jawab kita semua, seluruh masyarakat minahasa selatan.

Dalam konteks demikian kata FDW dibutuhkan kepedulian, dukungan dan keterlibatan dari semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun para pelaku seni itu sendiri.

Kepala daerah yang matang dan tenang itu menyebutkan pengembangan budaya daerah kita, dapat diwujudkan dalam berbagai peran salah satunya dengan menyusun dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah (ppkd) kabupaten minahasa selatan.

Terbitnya peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 45 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya indonesia ditengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Keberadaan dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah (ppkd) sangat penting dalam merumuskan strategi untuk memajukan kebudayaan daerah dari seluruh wilayah di indonesia termasuk kabupaten minahasa selatan.

Disamping itu, dokumen ppkd ini merupakan arah kebijakan pembangunan kebudayaan yang memungkinkan kabupaten minahasa selatan memperoleh bantuan dana alokasi khusus kebudayaan dari kementerian terkait.

“Jika dokumen ppkd minahasa selatan segera terealisasi selanjutnya pemanfaatannya akan berdampak pada optimalisasi pembangunan daerah yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ungkap Bupati.

Bupati juga menjelaskan hal ini sejalan dengan salah satu misi pemerintah daerah, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi melalui sektor agribisnis dan pariwisata, sekalipun ditengah tantangan dan masalah krisis multidimensional yang terjadi secara global saat ini, yaitu pandemi covid-19 dan inflasi.

Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar juga menyampaikan amanat undang – undang dasar jelas tegas mengatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan kebudayaan nasional di indonesia jadi peran pemerintah adalah mengatur agar supaya kebudayaan yang ada di indonesia itu terjaga, terpelihara dan berkembang walaupun kebudayaan nasional itu ada kebudayaan yang lama yang ada didaerah yang tetap terpelihara dan terjaga dan bahkan dikembangkan.

“Selanjutnya ada kebudayaan yang diciptakan dan kreasi – kreasi baru kreasi tambahan, dan ada juga kebudayaan yang sudah lama tumbuh di tengah tengah masyarakat dan untuk orang minahasa ada kebudayaan mapalus yang selama ini dan bahkan sampai selama-lamanya pasti akan hidup di Minahasa,” harap Bupati.

FDW juga mengajak semua elemen untuk bergandengan tangan mengembangkan budaya yang ada di daerah kita.

“Saya berkeyakinan jika pokok pikiran kebudayaan daerah ini ditetapkan maka Kebudayaan di Minahasa Selatan akan berkembang,” optimisnya.


Dalam Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bpk Jani N. Lukas, S.Pi, M.Si, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 Sulawesi Utara, Bpk. Apolos Marisan, S.Sos, bapak Arthur D. Tumipa, M.Ed., Asisten sekretaris daerah kabupaten minahasa selatan bidang administrasi umum, juga sebagai plt. Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten minahasa selatan, Evert F. Kawalo, SE, kepala dinas pariwisata kabupaten minahasa selatan, Ibu Annita Mokodongan, M.HUM, Bapak Roy Kumaat, S.Pd, Pemerhati Budaya. (*)