AMURANG, SorotanNews.com — Pemerintahan FDW-PYR tampil menggebrak. Di dapuk duo top eksekutif Bupati Franky Wongkar dan Wakil Bupati Petra Rembang Minsel meraih berbagai penghargaan membanggakan.
Meski diperhadapkan berbagai tantangan pada masa pandemi Covid-19, namun kerja keras model kepemimpinan ‘Perubahan‘ mampu mengukir berbagai kemajuan baik aspek Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan.
Aspek-aspek tersebut dilasanakan secara prima termasuk komitmen mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.
Komitmen mewujudkan model clean government yang ditunjukkan FDW-PYR bukan sekedar isapan jempol belaka. Atau sekedar aksi-aksi gagah-gagahan, namun hal tersebut benar-benar direalisasikan dari level pemerintahan atas hingga terendah. Alhasil, Minsel diganjar penghargaan terbaik II MCP KPK tahun 2022 se-Provinsi Sulawesi Utara.
MCP merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah), yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional.
Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa.
Capaian MCP-KPK Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 berdasarkan data Per Tanggal 25 Januari 2023 berada di posisi Terbaik kedua Se- Provinsi Sulawesi Utara, Hal ini menjadi wujud capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola terus menunjukkan perbaikan.
Bupati Franky Donny Wongkar, menyebut pencapaian ini tentunya berkat sinergitas semua stakeholder.
Terkhusus pengawasan intern melalui Inspektorat Daerah yang bekerja maksimal.
“Pencapaian ini tentunya berkat kerjasama semua elemen di Pemkab Minsel, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program kerja. Serta pendampingan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK dan BPKP, sebagai upaya pencegahan korupsi pada tata kelola pemerintah daerah dalam pembangunan di Minsel, dan berharap agar capaian MCP ini terus bergerak naik ” ungkapnya. (dou)
Tinggalkan Balasan