AMURANG, SorotanNews.com–Catatan manis kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Di dapuk duo top eksekutif Bupati Franky Wongkar dan Wakil Bupati Petra Rembang Pemkab Minsel kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tercatat Pemkab Minsel sukses mempertahankan capaian ini untuk ketuju kalinya.

Bupati Franky Wongkar berterima kasih karena BPK telah memberikan opini terbaik kepada Pemkab Minsel. Bupati memaknai prestasi di bidang pengelolaan keuangan ini akan semakin memberikan dorongan dan motivasi jajaran aparatur di lingkungan Pemkab Minsel untuk terus menjaga komitmen dan konsistensi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Pencapaian predikat WTP ini harus dipertahankan serta ditingkatkan dengan pengelolaan keuangan yang harus lebih baik ke depan,” ungkap FDW.

Semenjak di lantik pada 2021 silam, pasangan kepala daerah yang selalu tampil kompak itu, mencatatkan predikat WTP dua kali berturut-turut LKP medio 2021 dan 2022. Prestasi ini sekaligus mengukuhkan koleksi pencapaian WTP Pemkab Minsel untuk ketuju kalinya secara berturut-turut.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dari Pemerintah Povinsi serta Kabupaten/Kota se-Provinsi kepada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas kerja sama yg sudah terjalin selama ini. Olly tak lupa menyampaikan terimakasih, atas sinergitas BPK telah bekerja dengan maksimal dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara.

Bagi Gubernur Sulut hal ini merupakan tanggung jawab yang lebih besar ke depan terutama terhadap catatan-catatan pemeriksaan atas laporan keuangan untuk selanjutnya ditindaklanjuti menjawab dan menyelesaikan pemasalahan yang ada.

Selanjutnya Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, menambahkan bahwa opini ini menjadi tantangan ke depan serta dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah harus terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Pius Lustrilanang, dalam paparannya menjelaskan BPK diberikan amanat oleh undang-undang untuk memeriksa serta memberikan opini terhadap laporan keuangan lembaga pemerintah termasuk Pemerintah Daerah.

“Hasil pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan untuk perbaikan penyusunan APBD yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang, selain itu juga bahwa rekomendasi-rekomendasi segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah demi peningkatan kesejahteraan rakyat,” harapnya.


Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan boleh mendapatkan Opini WTP, antara lain berdasarkan indikator-indikator :

  1. Laporan keuangan K/L harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). SAP sendiri adalah pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah.
  2. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pengendalian internal yang kuat akan menghasilkan laporan keuangan yang efisien, efektif, dan patuh terhadap peraturan.
  3. Pengungkapan informasi di laporan keuangan juga harus jelas dan detail.
  4. Pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Diketahui penyampaian opni WTP oleh Anggota VI BPK RI juga sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara Pius Lustrilanang, pada Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara di Manado, pada Senin, 15 Mei 2023 pekan lalu.

Acara tersebut juga turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara Fransiskus A Silangen, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve H. Kepel, para Bupati dan Wali kota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah serta Kepala Badan Pengelolah Keuangan Kabupatan/Kota Se-Provinsi Sulawesi Utara.urut hadir mendampingi Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar Sekretaris Daerah Glady N L Kawatu, Inspektur Daerah Hendra Pendeynuwu, SE, Asisten Adminstrasi Umum Sekda Arthur Tumipa, M.Ed, Kepala BKAD Drs. James Tombokan, Sekretaris DPRD Lucky Tampi, SH, Kepala BKPSDM Sonny Makaenas, AP, SIP, M.Si dan Kadis Kominfo Tusrianto Rumengan, SSTP, M.Si

Diketahui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022 oleh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah S.E., M.M., CSFA yang diterima langsung Oleh Bupati. (*/adv)

Post Views: 2