MANADO,– Riuh rendah Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (9/4/2026), terasa berbeda dari biasanya. Ada energi yang lebih besar, sebuah sinyal bahwa Sulawesi Utara tengah berada dalam radar utama pemerintah pusat.
Pagi itu, di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK), perhelatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 bukan sekadar rutinitas birokrasi di atas kertas. Forum ini menjadi panggung penegasan “posisi tawar” Sulut di kancah nasional dengan kehadiran langsung dua sosok kunci kabinet: Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.
Kehadiran dua menteri sekaligus dalam Musrenbang tingkat provinsi adalah fenomena yang jarang terjadi. Hal ini sekaligus menjadi bukti nyata efektivitas lobi dan jejaring kuat yang dibangun Gubernur YSK di pusat. Bagi publik Sulut, kehadiran Tito Karnavian dan Maruarar Sirait bukan sekadar seremonial, melainkan jaminan bahwa aspirasi dari “Bumi Nyiur Melambai” didengar langsung oleh pemegang kebijakan tertinggi.
Tito Karnavian hadir membawa pesan stabilitas dan tata kelola, sementara Maruarar Sirait membawa harapan baru bagi pemenuhan hunian layak bagi masyarakat di Sulawesi Utara.
Di podium, Gubernur YSK tampil lugas. Ia tidak hanya bicara soal angka, tapi soal masa depan. Dengan visi besar bertajuk “Percepatan Peletakan Fondasi Transformasi Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”, YSK sedang merancang cetak biru Sulut untuk tahun 2027.
“Pembangunan Sulawesi Utara ke depan harus mampu menjawab tantangan global dan nasional, sekaligus memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur dengan nada optimis di hadapan para kepala daerah se-Sulut.
Tidak tanggung-tanggung, YSK mematok target pertumbuhan ekonomi yang cukup berani di angka 6,7 hingga 7,7 persen. Sebuah angka yang mencerminkan kemauan besar untuk membawa Sulut berlari lebih kencang dibanding rata-rata nasional.
Delapan Pilar dan Sinergi Lintas Batas
Dalam pemaparannya, Gubernur YSK menguraikan delapan prioritas yang menjadi “jantung” pembangunan ke depan. Mulai dari penguatan integritas pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, hingga transformasi ekonomi berbasis maritim dan pariwisata.
Namun, yang paling ditekankan oleh purnawirawan jenderal ini adalah sinergi. Ia mengingatkan bahwa mimpi besar ini tidak akan terwujud jika kabupaten dan kota berjalan sendiri-sendiri.
“Perangkat daerah harus memastikan program terintegrasi. Pemerintah kabupaten/kota juga harus menyelaraskan prioritasnya dengan RKPD provinsi agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Satu hal yang menarik dari kepemimpinan YSK adalah keterbukaannya terhadap inovasi pembiayaan. Sadar bahwa APBD memiliki keterbatasan, ia mendorong skema alternatif melalui optimalisasi APBN —yang jalurnya kini kian terbuka lebar berkat hubungan baik dengan pusat— serta skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Musrenbang 2026 ini bukan sekadar rapat penyusunan RKPD 2027. Di bawah kendali YSK, forum ini menjadi pernyataan sikap bahwa Sulawesi Utara siap bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di gerbang pasifik, didukung penuh oleh kepercayaan dari Jakarta.
Saat palu sidang diketuk, harapan baru membuncah. Dengan kawalan dua menteri dan kepemimpinan yang bervisi kuat, jalan menuju Sulut yang lebih sejahtera kini terasa lebih lapang dan nyata. (dou)
Tinggalkan Balasan