MANADO, SorotanNews.com – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026 di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Senin (27/4). Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memaparkan capaian ekonomi makro yang impresif sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Gubernur mengungkapkan bahwa stabilitas ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2025 tetap terjaga solid dengan pertumbuhan mencapai 5,66%, angka yang secara konsisten berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Salah satu sorotan utama dalam paparan tersebut adalah transformasi luar biasa pada sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf). Nilai tambah ekonomi sektor ini diproyeksikan melonjak drastis sebesar 1.456%, dari Rp20,5 miliar menjadi Rp304,6 miliar pada tahun 2025.

“Sektor Ekraf kini bukan lagi sekadar pendukung pariwisata, melainkan motor pertumbuhan ekonomi mandiri yang berbasis pada kekayaan intelektual,” tegas Yulius Selvanus.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Sulut telah membentuk nomenklatur khusus untuk Ekonomi Kreatif serta aktif menyelenggarakan event berskala besar, salah satunya adalah Warbiasa Governor League 2025.

Pariwisata Global dan Pemberdayaan UMKM

Di sektor pariwisata, Sulawesi Utara mencatatkan kinerja positif dengan kunjungan 61.495 wisatawan mancanegara, yang didominasi oleh pasar Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara menunjukkan tren sangat progresif hingga menyentuh angka 14,35 juta perjalanan.

Pertumbuhan ini turut ditopang oleh eksistensi 408.505 unit UMKM. Sepanjang periode 2023-2025, Pemerintah Provinsi telah melakukan intervensi melalui:

  • Pemberian bantuan peralatan bagi 960 unit usaha.

  • Fasilitasi penerbitan lebih dari 17.000 Nomor Induk Berusaha (NIB).

Urgensi Infrastruktur dan Aspirasi Strategis

Meski mencatat rapor hijau, Gubernur menggarisbawahi beberapa kendala infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Kepada Komisi VII DPR RI, Gubernur merinci tantangan pada aspek aksesibilitas, terutama kebutuhan penambahan rute penerbangan internasional langsung serta integrasi transportasi massal.

Selain itu, kebutuhan peningkatan kapasitas terminal internasional Bandara Sam Ratulangi dan ketersediaan infrastruktur dasar (air bersih, pengelolaan sampah, serta jaringan listrik dan internet) di destinasi wisata terpencil menjadi prioritas yang diusulkan.

Sebagai penutup, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menitipkan sejumlah aspirasi strategis agar Komisi VII DPR RI mengawal penetapan Sulut sebagai kawasan prioritas pengembangan industri berbasis sumber daya lokal (kelautan dan agroindustri).

“Kami berharap usulan ini dikawal dengan baik demi meningkatkan daya saing Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang strategis Indonesia di kawasan Asia Pasifik,” pungkas Gubernur. (dou)