AMURANG – Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H. (FDW), meninjau langsung jalannya proses Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan tersebut dipusatkan di kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Minahasa Selatan, Selasa (28/4/2026).

Peninjauan ini merupakan bentuk komitmen nyata jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Dalam kunjungannya, Bupati Franky Donny Wongkar menegaskan bahwa pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas administratif tahunan. Ia berharap proses audit tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

“Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya kita menjaga kepercayaan publik melalui tata kelola keuangan yang baik. Kami berharap proses ini mampu meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan ke depannya,” ujar Bupati Franky.

FDW juga menambahkan bahwa target utama dari sinergi ini adalah mempertahankan, bahkan meningkatkan opini atas LKPD Kabupaten Minahasa Selatan yang telah diraih pada periode sebelumnya.

Instruksi Proaktif bagi Seluruh Perangkat Daerah

Guna mendukung kelancaran tim auditor BPK, Bupati FDW memberikan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia meminta setiap kepala perangkat daerah bersikap proaktif dalam menyediakan data yang diperlukan.

Bupati berharap penyampaian Data Harus lengkap, akurat, dan tepat waktu. Sinergi Antar-Lembaga: Memperkuat komunikasi agar tidak ada kendala teknis selama pemeriksaan.
Transparansi Dokumen: Memastikan seluruh dokumen pendukung tersedia untuk diverifikasi.

Kesiapan Teknis BKAD

Turut mendampingi Bupati dalam peninjauan tersebut, Kepala BKAD Kabupaten Minahasa Selatan, Drs. James J. Tombokan. Ia memastikan bahwa seluruh jajarannya siap memberikan dukungan penuh dan fasilitas yang dibutuhkan tim BPK RI selama bertugas di Minahasa Selatan.

Kehadiran orang nomor satu di Minahasa Selatan di lokasi pemeriksaan ini secara simbolis menunjukkan dukungan moral bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang tengah menyiapkan berkas, sekaligus memberikan rasa hormat atas profesionalisme tim BPK RI dalam menjalankan fungsi pengawasan. (dou)