MANADO, SorotanNews.com – Riuh rendah pertanyaan yang selama ini menggema di koridor Kantor Gubernur Sulawesi Utara akhirnya terjawab. Senin pagi, 4 Mei 2026, suasana di ruang pelantikan terasa lebih khidmat dari biasanya. Di bawah sorot lampu aula, Tahlis Gallang resmi mengucap sumpah sebagai Sekretaris Provinsi (Sekprov) definitif, sebuah jabatan yang kerap disebut sebagai “Panglima ASN”.

Pelantikan ini bukan sekadar seremoni rutin. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 41/TPA tertanggal 15 April 2026, Tahlis kini memegang tongkat komando birokrasi di Bumi Nyiur Melambai. Di hadapan Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling (YSK), Wakil Gubernur Viktor Mailangkay, serta jajaran Forkopimda, sebuah babak baru pemerintahan dimulai.

Gubernur YSK, dalam sambutannya, tak menampik adanya dinamika panjang di balik kursi Sekprov. Dengan nada bicara yang tenang namun tegas, ia mengungkapkan bahwa sejak dirinya bersama Wagub Viktor Mailangkay memimpin, posisi strategis ini telah mengalami pergantian penjabat hingga lima kali.

“Ini kali keenam. Dan kali ini, sah, resmi SK-nya langsung ditandatangani oleh Presiden,” ujar Gubernur YSK, disambut tepuk tangan para pejabat struktural yang hadir.

Bagi YSK, pelantikan ini adalah jawaban atas isu-isu yang selama ini menimpa Tahlis Gallang.

“Berkali-kali beliau ditempa isu. Pertanyaan kenapa tidak segera dilantik itu terus menggema. Tapi hari ini kita saksikan, kepercayaan itu datang langsung dari pusat,” tambahnya.

Namun, di balik prosesi yang megah, tantangan besar sudah menanti di depan mata. Gubernur mengingatkan bahwa jabatan Sekprov bukanlah sekadar kursi empuk kekuasaan, melainkan beban tanggung jawab yang menuntut konsistensi tinggi. Sebagai koordinator seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekprov dituntut mampu menerjemahkan visi-misi kepala daerah ke dalam kesejahteraan nyata.

Tantangan paling krusial yang dibeberkan Gubernur adalah kondisi fiskal daerah. Sulawesi Utara kehilangan pendapatan sekira Rp1 triliun di tahun 2026 ini. Di tengah efisiensi anggaran yang mencekik, Sekprov diharapkan tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga seorang inovator yang kreatif.

“Kita kehilangan satu triliun. Tapi keterbatasan anggaran bukan berarti kita tidak bekerja,” tegas YSK.

“Sekprov harus kreatif, tidak boleh hanya menunggu. Harus bisa mengakselerasi semua pekerjaan strategis nasional untuk hadir di daerah ini.” Harapnya.

Gubernur menaruh harapan besar agar Tahlis mampu mengonsolidasikan seluruh ASN di Sulawesi Utara dalam satu komando yang solid. Loyalitas, menurut YSK, adalah harga mati bagi setiap abdi negara.

“Ajak mereka (OPD) untuk kompak bekerja di bawah satu komando. Jadilah petarung,” pesan Gubernur kepada Tahlis.

Beruntung, di tengah badai efisiensi, Sulawesi Utara sedang dalam sorotan positif Pemerintah Pusat. Dalam setahun terakhir, kunjungan menteri dan kepala badan ke daerah ini tak henti-hentinya, termasuk dua kali kunjungan Wakil Presiden. Momentum perhatian pusat inilah yang harus ditangkap oleh sang Sekprov baru untuk menutupi celah anggaran dengan program-program kementerian.

Seiring usainya prosesi pengambilan sumpah, Tahlis Gallang kini resmi memikul tanggung jawab besar. Di pundaknya, keberlangsungan roda birokrasi dan akselerasi pembangunan Sulawesi Utara kini digantungkan, menuju visi daerah yang lebih maju dan sejahtera. (dou)