AMURANG, SorotanNews.com– Di balik pagar seng yang berdiri kokoh membelah bahu jalan di Desa Lopana Amurang Timur, deru mesin ekskavator memecah keheningan.

Debu beterbangan, tanah digali, dan sebuah struktur beton mulai dirancang untuk menghubungkan asa warga. Namun, di balik keriuhan proyek bernilai miliaran rupiah ini, ada kejanggalan yang mencolok mata: transparansi seolah dikubur hidup-hidup bersama fondasi jembatan.

Proyek pembangunan jembatan yang digarap oleh PT Pentagon Terang Asli ini tampak seperti operasi rahasia. Tak ada papan proyek yang berdiri sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Padahal, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah panglima dalam setiap sen rupiah uang negara yang dikucurkan. Tanpa papan informasi, masyarakat dipaksa menjadi penonton buta atas pembangunan di tanah mereka sendiri.

Melongok ke area Direksi Kit, pemandangan tak kalah memiriskan. Ruang yang seharusnya menjadi pusat komando teknis itu nampak melompong. Tak ada desain maket, tak ada layout kerja, apalagi detail progres yang bisa dipantau. Sejauh mata memandang, hanya ada kekosongan informasi yang menimbulkan tanda tanya besar: apakah proyek ini dikerjakan dengan perencanaan matang atau sekadar berjalan di atas rabaan? atau mungkinkah pihak kontraktor sedang mencoba main kucing-kucingan?

Lebih jauh lagi, keselamatan nyawa manusia di lokasi ini seolah menjadi nomor sekian. Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) nyaris tak terlihat batang hidungnya di areal Direksi Kit. Para pekerja beradu nasib di bawah dentuman alat berat tanpa perlindungan standar yang memadai. Proyek infrastruktur nasional yang seharusnya menjadi contoh profesionalisme, justru mempertontonkan pemandangan yang mengabaikan aspek kemanusiaan.

Saat dikonfirmasi di lapangan, Asam, pria yang mengaku sebagai penanggung jawab lapangan, mencoba mendinginkan suasana dengan alibi klasik. Ia berdalih bahwa papan proyek masih dalam proses penyiapan.

“Papan proyek sedang disiapkan. Kalau soal K3, itu tetap menjadi perhatian kami,” klaim Asam singkat.

Namun, pernyataan itu terasa hambar jika dibandingkan dengan fakta di lapangan. Bagaimana mungkin proyek yang sudah mengerahkan alat berat dan memagari area luas belum sempat memasang selembar papan informasi? Apakah prosedur administratif kalah cepat dengan laju ekskavator?

Uang Rakyat, Bukan Uang Saku

Angka yang dipertaruhkan tidak main-main. Menurut pengakuan Asam, jembatan ini menelan anggaran fantastis sebesar Rp16 miliar yang bersumber dari APBN melalui Balai Jalan Nasional. Dengan nilai setinggi itu, sangat tidak elok jika standar operasional paling dasar seperti transparansi dan keselamatan kerja diabaikan begitu saja.

Pagar seng yang mengelilingi lokasi pembangunan di Lopana Satu seharusnya berfungsi sebagai pengaman, bukan sebagai tabir untuk menutupi ketidakprofesionalan. PT Pentagon Terang Asli dan pihak Balai Jalan Nasional punya utang penjelasan kepada publik: Mengapa proyek bernilai belasan miliar ini dibiarkan berjalan layaknya proyek “siluman” yang abai terhadap aturan dan keselamatan jiwa?

Rakyat Sulawesi Utara, khususnya warga Minahasa Selatan, tak butuh sekadar jembatan yang berdiri tegak. Mereka butuh pembangunan yang jujur, aman, dan menghormati hak informasi publik. Jangan sampai, jembatan yang diharapkan menjadi penghubung ekonomi, justru menyisakan lubang kecurigaan yang tak kunjung tertutup. (*)