Minahasa Utara, SorotanNews.com – Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Pembinaan Anggota Legislatif, Melky Jakhin Pangemanan (MJP), resmi menuntaskan agenda “Pulang Kampung” (Pulkam) di Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Agenda yang dikemas dalam bentuk tatap muka dan konsolidasi ini berhasil merampungkan pembentukan kepengurusan PSI di 131 desa dan kelurahan.
Dengan selesainya konsolidasi ini, sebanyak 1.310 kader terbaik PSI kini resmi dikukuhkan sebagai pengurus tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) atau pengurus desa se-Kabupaten Minahasa Utara.

“Edisi ‘Pulkam’ tatap muka dan konsolidasi di Kabupaten Minahasa Utara bersama calon pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) atau pengurus Desa PSI akhirnya selesai. Berhasil menuntaskan proses konsolidasi sekaligus pembentukan kepengurusan PSI di 131 desa/kelurahan,” ujar Melky Jakhin Pangemanan dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).
Melky menjelaskan bahwa struktur kepengurusan di tingkat desa/kelurahan ini diisi oleh masing-masing 10 orang kader terpilih. Total 1.310 pengurus baru ini dipastikan siap bergerak masif membesarkan partai.
“Selamat bekerja untuk 1.310 kader terbaik yang menjadi pengurus PSI di tingkat desa! Mereka siap menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi dan misi PSI,” tegas politisi muda Sulut tersebut.
Rangkaian safari politik MJP ini resmi ditutup setelah dirinya melakukan tatap muka dan konsolidasi di tiga kecamatan terakhir, yaitu: Kecamatan Dimembe, Kecamatan Talawaan, dan Kecamatan Likupang Selatan
Instruksi MJP: Siap Hadapi Agenda Politik ke Depan
Menutup konsolidasi akbar tersebut, MJP memberikan instruksi khusus kepada ribuan pengurus desa yang baru terbentuk. Ia meminta seluruh kader untuk langsung menancap gas dan memperkuat barisan di akar rumput.
“Perkuat soliditas organisasi, perkuat jaringan kader, dan tingkatkan kesiapan menghadapi agenda politik ke depan,” kata Melky.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kader PSI di tingkat desa harus menjadi wajah terdepan partai yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar.
“Kader harus menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi rakyat serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (dou)



Tinggalkan Balasan