MANADO, SorotanNews.com — Ruang aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara di Kota Manado siang itu, Jumat, 29 Mei 2026, mendadak riuh oleh tepuk tangan. Di barisan depan, Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, melangkah maju. Langkahnya mantap, menyiratkan ada beban besar yang baru saja luruh dari pundaknya.

Hari itu, FDW begitu kepala daerah yang matang dan tenang itu disapa, menerima dokumen tebal bersampul resmi dari Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo. Dokumen itu adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Bagi Minahasa Selatan, lembaran kertas tersebut bukan sekadar laporan rutin, melainkan sebuah ujian konsistensi yang dipertaruhkan setiap tahun.

Ketika frasa “Wajar Tanpa Pengecualian” atau WTP dibacakan untuk Minahasa Selatan, Wongkar tersenyum tipis. Di sampingnya, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Stefanus D. N. Lumowa, ikut mengangguk takzim. Angka sepuluh resmi digenggam. Minahasa Selatan berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan negara itu selama satu dekade—sepuluh tahun berturut-turut tanpa putus.

Mempertahankan predikat WTP selama sepuluh tahun jelas bukan perkara membalik telapak tangan. Di balik ruang birokrasi yang sering dicap kaku, ada pergulatan panjang untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah mengalir ke jalur yang benar.

Bagi Franky Wongkar, capaian satu dekade ini adalah pembuktian atas komitmen yang sering ia gaungkan: tata kelola yang transparan dan akuntabel. Di era di mana sorotan publik terhadap dompet daerah semakin tajam, opini WTP menjadi semacam benteng integritas bagi pemerintahannya.

“Ini adalah bukti komitmen kami dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara,” ujar FDW.

Namun, di koridor pemerintahan, WTP bukanlah akhir dari cerita. Predikat ini adalah standardisasi minimal bahwa sebuah daerah tidak “bermain-main” dengan angka. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana akurasi di atas kertas itu berbanding lurus dengan kesejahteraan warga di pelosok Minahasa Selatan.

Keberhasilan di Manado hari itu tidak dirayakan dengan kemewahan, melainkan dengan daftar panjang pekerjaan rumah yang harus dilanjutkan. Di belakang Franky, tampak berjejer para “arsitek” laporan keuangan daerah yang mengawal proses audit melelahkan ini berbulan-bulan.

Ada Sekretaris Daerah Glady Nova Linda Kawatu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah James Tombokan bersama tim akuntansi yang selalu siap. Serta  Inspektur Daerah Hendra Pandeynuwu. Mereka adalah tim di balik layar yang memastikan sistem pengawasan internal tetap menyala dan tidak kecolongan.

Tradisi bersih yang telah berusia sepuluh tahun ini kini menjadi standar baru yang tinggi bagi Minahasa Selatan. Menurunkan kualitas pengawasan sedikit saja berarti meruntuhkan reputasi yang dibangun selama sepuluh tahun.

Sore itu, rombongan dari Minahasa Selatan bersiap kembali ke Amurang. Dokumen LHP BPK 2025 telah rapi di dalam map. Bagi Franky Wongkar dan jajarannya, satu dekade WTP telah berlalu hari ini. Mulai besok pagi, lembaran baru untuk menjaga tradisi bersih tahun kesebelas sudah harus dimulai kembali.

Diketahui turut hadir pada penerima opini BPK, Sekda Minsel Glady Kawatu, Asisten II Frangky Tangkere, Kepala BKAD James Tombokan, Inspektur Hendra Pandeynuwu, Kepala Dinas Kominfo Tusrianto Rumengan dan Sekretaris BKAD Henri Simbar (dou)