MANADO, SorotanNews.com — Riuh tepuk tangan menggema di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara siang itu. Bagi sebagian orang, agenda tersebut mungkin tampak seperti seremoni birokrasi tahunan yang biasa. Namun, bagi jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, momen tersebut adalah pembuktian atas komitmen yang tidak mudah: menjaga marwah pengelolaan uang rakyat.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan pengetatan disiplin fiskal yang melanda berbagai daerah, Bumi Nyiur Melambai sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hebatnya, ini merupakan pencapaian ke-12 kalinya secara berturut-turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 itu menjadi panggung bagi Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, untuk menegaskan arah baru tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Hasil pemeriksaan ini tentunya merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Yulius di hadapan para legislator dan tamu undangan.

Jika dibedah secara mendalam, opini WTP ke-12 ini ditopang oleh performa angka-angka fiskal yang cukup impresif sepanjang tahun 2025. Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, realisasi pendapatan daerah Sulawesi Utara mampu menyentuh angka Rp3,65 triliun, atau beroperasi pada level 96,38 persen dari target yang ditetapkan.

Dari sisi pengeluaran, asas efisiensi tampaknya benar-benar diterapkan.

Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp3,32 triliun atau 91,36 persen dari pagu anggaran. Pola pembelanjaan yang terukur ini menyisakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp177,13 milar—sebuah angka yang menggambarkan keseimbangan antara akselerasi program pembangunan dan pengendalian ruang fiskal.

Tak hanya itu, kesehatan “neraca kekayaan” daerah juga mengalami lompatan positif. Total aset Pemprov Sulut melonjak signifikan dari Rp10,78 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp11,50 triliun pada akhir 2025. Pertumbuhan aset sebesar Rp710,66 miliar ini didominasi oleh kenaikan nilai aset tetap yang mencapai Rp8,48 triliun dan investasi jangka panjang sebesar Rp839,47 miliar.

Kabar baik lainnya datang dari manajemen utang. Pemprov Sulut terbukti sukses memangkas total kewajibannya secara masif, dari yang sebelumnya Rp1,26 triliun pada 2024 menjadi hanya Rp849,77 miliar pada 2025. Pengurangan beban utang sebesar Rp414 miliar ini merefleksikan tingkat kesehatan fiskal yang makin prima dan bertanggung jawab.

Di balik torehan angka yang memikat di atas kertas, Gubernur Yulius Selvanus mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri. Mengutip pesan mendalam dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Yulius menekankan bahwa uang rakyat adalah hal sakral yang wajib dipelihara.

“Presiden Prabowo Subianto pernah menegaskan bahwa ‘Setiap rupiah uang rakyat harus dijaga. Jangan bermain-main dengan uang rakyat’. Pesan itu mengandung makna yang sangat mendalam,” kata purnawirawan jenderal bintang dua tersebut.

Bagi Yulius, opini WTP bukanlah tujuan akhir dari sebuah siklus pemerintahan. WTP hanyalah prasyarat dasar. Esensi utamanya adalah bagaimana keadilan anggaran itu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok Sulawesi Utara. Oleh karena itu, ia secara tegas meminta seluruh jajaran perangkat daerah untuk serius memperhatikan setiap rekomendasi BPK, terutama terkait temuan pemeriksaan yang bersifat berulang.

Sinkronisasi antara akuntabilitas keuangan dan keberhasilan pembangunan di lapangan tampaknya mulai membuahkan hasil nyata.

Pengelolaan keuangan yang sehat terbukti linier dengan deretan prestasi pembangunan yang diraih sepanjang tahun berjalan.

Salah satu yang paling kentara adalah keberhasilan pemprov melakukan revitalisasi Museum Negeri Sulawesi Utara. Gedung yang dulunya sekadar menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah yang sunyi, kini bertransformasi menjadi ruang edukasi publik yang modern sekaligus destinasi wisata budaya yang memperkuat identitas lokal serta mendongkrak sektor pariwisata daerah.

Di ranah sosial, rapor Sulawesi Utara juga tercatat biru. Provinsi ini berhasil menyabet penghargaan Terbaik I Tingkat Provinsi Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Sulawesi.

Selain itu, jaminan perlindungan bagi para pekerja juga diakui lewat perolehan Terbaik II dalam Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat regional.
Sebagai penutup pidatonya yang sarat data dan arahan, Gubernur Yulius melantunkan sebuah bait pantun yang disambut senyum optimistis oleh seisi ruangan, sebuah refleksi dari semangat baru ke depan:

Membeli tempe persegi empat,
Ditemani cucu mengenakan kemeja.
Opini WTP kembali didapat,
Jadi pemacu peningkatan kinerja.
Kini, dengan rapor keuangan yang bersih dan fondasi fiskal yang makin tangguh, Sulawesi Utara melangkah mantap menuju visi besar yang mereka gantungkan: Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. (dou)