JAKARTA — Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), YSK, melakukan kunjungan kerja strategis ke Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia di Jakarta. Pertemuan tingkat tinggi tersebut digelar guna menyampaikan kondisi objektif ketenagakerjaan di Sulawesi Utara, sekaligus memperjuangkan modernisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menekan angka pengangguran daerah.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur YSK memaparkan secara komprehensif peta ketenagakerjaan Sulut, termasuk tingginya angkatan kerja muda yang belum terserap pasar kerja dan membutuhkan program pelatihan vokasi mendesak. Gubernur menggarisbawahi bahwa antusiasme serta animo masyarakat pencari kerja untuk mengasah keterampilan di BLK sangat tinggi, namun terhambat oleh keterbatasan sarana dan prasarana.

Fasilitas BLK Bitung Memprihatinkan

Secara khusus, Gubernur Sulut menyoroti kondisi infrastruktur dan peralatan penunjang pelatihan di BLK Bitung. Dari 9 workshop pelatihan yang ada saat ini, sebagian besar peralatan laboratorium dan perbengkelan dilaporkan sudah mengalami kerusakan serta tertinggal dari perkembangan teknologi industri modern (outdated).

“Animo masyarakat Sulawesi Utara untuk mengikuti pelatihan kerja sangat tinggi, namun sarana pendukung kita, khususnya di BLK Bitung, butuh perhatian dan intervensi khusus dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan agar relevan dengan kebutuhan pasar industri saat ini,” tegas Gubernur YSK dalam paparannya.

Respons Positif dan 5 Komitmen Strategis Kemnaker

Merespons penyampaian mendalam dari Gubernur YSK, Menteri Ketenagakerjaan RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi atas kunjungan langsung tersebut. Menaker menilai langkah Gubernur YSK merupakan bukti kesungguhan nyata seorang kepala daerah dalam memperjuangkan penurunan angka pengangguran di Sulawesi Utara.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Kemnaker menetapkan 5 poin komitmen strategis untuk Sulawesi Utara:

  1. Percepatan Operasional BLK Minut (2027): Kemnaker mempercepat penyelesaian infrastruktur dan pemenuhan peralatan pelatihan modern di BLK Minahasa Utara (Minut) agar ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2027.

  2. Sinergi Program BLK Bitung & Minut: Kemnaker akan menambah program-program pelatihan baru di BLK Bitung yang dirancang saling melengkapi dan bersinergi dengan BLK Minut.

  3. Pelatihan Berbasis Kebutuhan Industri (Link and Match): Pemprov Sulut diminta aktif menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan industri terkait pemetaan tenaga kerja. Kemnaker berkomitmen mempersiapkan modul dan program pelatihan khusus sesuai spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri tersebut.

  4. Optimalisasi Seluruh BLK di Sulut: Kemnaker akan memberikan bantuan teknis dan pendampingan menyeluruh dalam mengoptimalisasi operasional BLK di seluruh wilayah Sulawesi Utara.

  5. Pengawasan Ketat Tenaga Kerja Asing (TKA): Menaker secara khusus mengharapkan Pemprov Sulut memperketat pengawasan TKA. Langkah ini untuk memastikan seluruh TKA mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, serta menjamin terjadinya alih teknologi (transfer of technology) kepada pekerja lokal.

Jajaran Pejabat yang Hadir

Pertemuan strategis tersebut berlangsung hangat dan konstruktif dengan dihadiri pejabat kunci dari kedua instansi. Menteri Ketenagakerjaan didampingi oleh Direktur Jenderal (Dirjen), Staf Ahli Menteri, serta Direktur yang membidangi vokasi dan pengawasan. Sementara Gubernur Sulut didampingi oleh Asisten 1 Sekda Provinsi Sulut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnaker) Sulut, serta Kepala BLK Bitung.

Sinergi kuat antara Kemnaker dan Pemprov Sulut ini diharapkan dapat mencetak SDM unggul berdaya saing tinggi yang mampu diserap secara maksimal oleh industri nasional maupun global. (dou)