AMURANG— Udara siang di kawasan Amurang terasa hangat ketika jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) melangkahkan kaki memasuki Kantor Bawaslu Minsel. Pertemuan tersebut bukan sekadar agenda silaturahmi biasa, melainkan sebuah dialog strategis yang membahas arah dan penguatan kualitas demokrasi di daerah.

Dalam audensi yang berlangsung penuh keakraban itu, kedatangan jajaran PWI Minsel dipimpin langsung oleh Ketua PWI Hens Watung, didampingi Wakil Ketua OKK Adolof Mamoto, Sekretaris Wenly Kawengian, dan Bendahara Devy Karamoy. Turut hadir mendampingi delegasi tersebut, Wakil Ketua PWI Sulawesi Utara Douglas Panit yang juga bertindak sebagai Penasehat PWI Minsel.

Ketua Bawaslu Minsel, Eva Keintjem, menyambut hangat dan mengapresiasi penuh gagasan konsolidasi demokrasi yang dibawa para insan pers. Dalam keterangannya secara langsung, Eva mengaku menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa selama ini peran pers sangat krusial sebagai mitra edukasi serta kontrol sosial dalam pengawasan Pemilu.

Sementara itu, Ketua PWI Minsel Hens Watung menegaskan bahwa pers memiliki panggilan moral untuk aktif mengawal demokrasi. Menurutnya, pers merupakan pilar keempat demokrasi yang bertanggung jawab menjaga keterbukaan informasi, objektivitas, serta mencerdaskan publik di tengah dinamika politik lokal maupun nasional.

Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, Bawaslu Minsel dan PWI sepakat memformulasikan konsolidasi demokrasi melalui format diskusi, sosialisasi, hingga Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat berbagai isu demokrasi secara tematik.

Pembahasan tematik ini dirancang untuk membedah beragam topik krusial, mulai dari dinamika politik menjelang tahapan Pemilu 2029 hingga implikasi keputusan strategis Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional maupun lokal.

Tak kalah penting, ruang dialog bersama ini juga akan memberikan perhatian khusus pada agenda pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) serta respons terhadap isu-isu demokrasi lokal yang berkembang di wilayah Minahasa Selatan.

Salah satu poin strategis yang disepakati dalam audensi tersebut adalah rencana pencanangan program Waras Pemilu (Wartawan Pengawas Pemilu). Program ini ditujukan untuk memperkuat sinergitas antar-lembaga dengan mengintegrasikan fungsi pengawasan partisipatif pers ke dalam pengawalan iklim demokrasi secara menyeluruh.

Melalui kolaborasi ini, kedua pihak optimis dapat membentengi masyarakat dari ancaman disinformasi, hoaks, dan narasi provokatif di era digital, sehingga informasi yang sampai ke publik senantiasa berimbang, jujur, dan akurat.

Langkah awal yang dibangun siang tadi menjadi momentum penting penguatan demokrasi di Kabupaten Minahasa Selatan. Sinergi yang solid antara Bawaslu dan PWI diharapkan mampu menciptakan iklim politik yang bersih, bermartabat, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. (dou)