MANADO— Sebuah penghormatan tidak selalu berbicara tentang pencapaian pribadi. Dalam kepemimpinan pemerintahan, penghormatan justru menjadi pengingat bahwa semakin besar kepercayaan yang diberikan, semakin besar pula tanggung jawab untuk menghadirkan perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Semangat itulah yang mengemuka ketika Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menerima Penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya sekaligus penyematan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Senin (12/10/2026).

Bertempat di Lapangan Parade Abdi Praja, Kampus IPDN Jatinangor, penganugerahan tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali nilai-nilai kepemimpinan, pengabdian, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Di hadapan Rektor IPDN Dr. Halilul Khairi, M.Si., jajaran civitas akademika, serta para Praja IPDN, Gubernur Yulius menyampaikan apresiasi atas kehormatan yang diterimanya. Namun, ia menempatkan penghargaan tersebut bukan sebagai garis akhir perjalanan pengabdian, melainkan sebagai dorongan untuk terus bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat, daerah, bangsa, dan negara.

“Penganugerahan ini bukanlah sekadar tanda kehormatan pribadi. Lebih dari itu, penganugerahan ini adalah panggilan tanggung jawab, sebuah amanah, dan tantangan moral untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tegasnya.

Penghormatan yang Berpijak pada Pengabdian

Dalam dunia pemerintahan, jabatan dan penghargaan memperoleh makna ketika keduanya berbanding lurus dengan tanggung jawab kepada masyarakat. Nilai inilah yang tercermin dalam penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya kepada Gubernur Yulius.

Penghargaan tersebut menjadi bentuk kehormatan dari IPDN kepada kepala daerah atas kiprah dan kontribusinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, penyematan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan menandai penerimaan penerima penghargaan dalam keluarga besar pendidikan kepamongprajaan.

Lebih dari seremoni, momentum ini mengingatkan bahwa kualitas pemerintahan tidak semata-mata diukur melalui kebijakan dan program yang disusun, tetapi juga melalui kemampuan pemimpin memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Bagi Sulawesi Utara, pesan tersebut relevan dengan tantangan pembangunan daerah yang membutuhkan kepemimpinan berorientasi pada hasil, birokrasi yang profesional, serta pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga.

Menyiapkan Pamong Praja untuk Zaman yang Berubah

Di hadapan para calon aparatur pemerintahan, Gubernur Yulius juga menyampaikan pesan tentang pentingnya membangun sumber daya manusia yang disiplin, berintegritas, kreatif, dan inovatif.

Menurutnya, aparatur sipil negara merupakan salah satu elemen penting yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, para Praja IPDN perlu mempersiapkan diri tidak hanya dengan penguasaan pengetahuan administratif, tetapi juga dengan kemampuan membaca persoalan, mengembangkan potensi diri, dan menghadirkan solusi.

Tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), pemanfaatan big data, serta dinamika ekonomi global menuntut aparatur pemerintah untuk terus belajar dan beradaptasi.

Birokrasi yang hanya terpaku pada rutinitas administratif akan kesulitan menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sebaliknya, aparatur yang kompeten, terbuka terhadap inovasi, dan berani mencari solusi dapat menjadi penggerak perubahan.

Pesan tersebut menempatkan pendidikan kepamongprajaan sebagai bagian strategis dari upaya membangun pemerintahan yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga efektif, adaptif, dan mampu menghasilkan kemajuan.

Tegas dalam Prinsip, Mengayomi dalam Kepemimpinan

Gubernur Yulius turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Menurutnya, kepemimpinan yang kuat tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan. Seorang pemimpin harus mampu membangun kerja sama, memahami kebutuhan masyarakat, serta menerjemahkan tanggung jawab jabatan ke dalam kebijakan dan tindakan konkret.

Ketegasan dalam prinsip harus berjalan beriringan dengan sikap mengayomi. Sementara itu, kewenangan pemerintahan harus digunakan untuk memastikan pelayanan publik berlangsung secara profesional dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai kepamongprajaan tidak berhenti pada pendidikan dan pembentukan karakter aparatur. Nilai-nilai itu harus hadir dalam praktik pemerintahan sehari-hari, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan program pembangunan di daerah.

Menjadi Penggerak, Bukan Sekadar Penonton

Menutup sambutannya, Gubernur Yulius menyampaikan pesan kuat kepada para Praja IPDN agar berani mengambil peran dalam perjalanan pembangunan bangsa.

Ia mengingatkan bahwa masa depan pemerintahan membutuhkan aparatur yang tidak sekadar menunggu perintah atau menjalankan rutinitas, tetapi mampu mengambil inisiatif, membaca peluang, dan menggerakkan perubahan secara bertanggung jawab.

“Jangan pernah mau sekadar menjadi penumpang yang duduk manis di dalam kendaraan. Jadilah pengemudi dan penggerak perubahan!” serunya.

Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pengabdian sebagai pamong praja menuntut keberanian untuk bertindak, kemampuan untuk berinovasi, serta komitmen untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Penganugerahan Kartika Pamong Praja Madya dan penyematan Lencana Alumni Kehormatan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan kepada Gubernur Yulius Selvanus pun membawa pesan yang lebih luas daripada sekadar penghormatan kepada seorang kepala daerah.

Momentum ini menjadi pengingat bahwa esensi kepemimpinan terletak pada kesediaan memikul amanah, membangun kolaborasi, dan memastikan pemerintahan bekerja untuk rakyat.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya penghormatan yang diterima, melainkan perubahan yang dirasakan masyarakat. Sebab, dalam pemerintahan yang berorientasi pada pengabdian, kehormatan tertinggi adalah ketika kehadiran negara benar-benar membawa manfaat bagi kehidupan warganya. (Advetorial Pemprov Sulut)