MANADO– Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Provinsi Sulawesi Utara mengambil langkah tegas menyikapi rencana pelaksanaan kongres yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 19 November 2026, di Sutan Raja Hotel, Kabupaten Minahasa Utara.

Melalui surat resmi Nomor: 101/PSSI-SULUT/XI/2026 tertanggal 18 November 2026, PSSI Sulawesi Utara menyampaikan pemberitahuan sekaligus penegasan kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara, Irjen Pol. Yudo Hermanto, S.I.K., M.M., bahwa kegiatan kongres tersebut tidak memiliki legitimasi organisasi dan bukan merupakan agenda resmi PSSI Sulawesi Utara.

Surat yang ditandatangani Plt. Ketua PSSI Provinsi Sulawesi Utara, Arya Mahendra Sinulingga, secara eksplisit menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memberikan rekomendasi, persetujuan maupun mandat kepada pihak mana pun untuk menyelenggarakan kegiatan kongres dimaksud.

PSSI Sulut juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak diselenggarakan berdasarkan mekanisme organisasi maupun kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam Statuta PSSI dan ketentuan organisasi yang berlaku.

Dengan demikian, seluruh rangkaian kegiatan kongres tersebut dinyatakan bukan kegiatan resmi PSSI Provinsi Sulawesi Utara.

Juru Bicara PSSI Sulawesi Utara, Devy Karamoy, menegaskan bahwa langkah menyurati Kapolda Sulawesi Utara merupakan bagian dari upaya organisasi untuk menjaga ketertiban, kepastian kewenangan, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman di tengah masyarakat sepak bola.

Menurutnya, persoalan ini perlu mendapat perhatian aparat kepolisian agar tidak berkembang menjadi potensi konflik akibat adanya kegiatan yang mengatasnamakan organisasi tanpa dasar kewenangan yang sah.

Dalam surat tersebut, PSSI Sulut secara khusus meminta Kapolda Sulawesi Utara agar memberikan perhatian serta mengambil langkah yang diperlukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

PSSI juga meminta pihak kepolisian mencermati penggunaan nama, atribut maupun tindakan yang mengatasnamakan PSSI Provinsi Sulawesi Utara sebagai penyelenggara kegiatan resmi tanpa adanya dasar kewenangan yang sah.

Sikap tegas PSSI Sulut ini tidak terlepas dari dinamika internal organisasi sebelumnya, termasuk keputusan penonaktifan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding Pemilihan (KBP).

Penonaktifan kedua perangkat tersebut sebelumnya telah menjadi bagian dari langkah organisasi dalam menyikapi dinamika dan mekanisme penyelenggaraan proses pemilihan di lingkungan PSSI Sulawesi Utara.

Namun, munculnya rencana pelaksanaan kongres oleh pihak tertentu di tengah persoalan kewenangan organisasi tersebut kembali memunculkan polemik.

PSSI Sulut menegaskan bahwa tidak ada dasar untuk menganggap kegiatan tersebut sebagai agenda resmi organisasi. Bahkan, segala keputusan, hasil maupun produk organisasi yang mungkin dihasilkan dari kegiatan itu tidak dapat dipandang sebagai keputusan resmi PSSI Provinsi Sulawesi Utara dan tidak mewakili sikap organisasi.

Penegasan ini menjadi penting agar publik, khususnya insan sepak bola di Sulawesi Utara, tidak keliru memahami kedudukan maupun legitimasi kegiatan yang menggunakan nama PSSI.

PSSI Sulut berharap seluruh pihak menghormati mekanisme, statuta, serta kewenangan organisasi yang berlaku. Langkah koordinasi dengan kepolisian juga diharapkan dapat mencegah potensi konflik sekaligus menjaga kondusivitas sepak bola di Bumi Nyiur Melambai.

Dengan demikian, pelaksanaan kongres yang tidak memperoleh rekomendasi, persetujuan maupun mandat dari PSSI Sulawesi Utara tidak dapat diklaim sebagai agenda resmi organisasi tersebut. (*)